BAB 5
Ada yang perlu diluruskan terlebih dulu, atas pemahaman yang lazim terhadap makna terminologi politik luar negeri dan kebijakan luar negeri. Walaupun terminologi politik luar negeri sering ditukar penggunaannya dengan kebijakan luar negeri, sesungguhnya secara analitik ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan ini menjadi kunci pemahaman duduk permasalahan pertanyaan di atas.
Di dalam literatur hubungan internasional, perbedaan istilah ini memang tidak dikenal (Walter Carlness, 1999). Yang dikenal adalah terminologi foreign policy (kebijakan luar negeri), bukan foreign politics (politik luar negeri). Namun, konvensi penggunaan istilah-istilah ini di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut.
Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembeda negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Politik luar negeri adalah sebuah posisi pembeda. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Oleh karena itu, politik luar negeri cenderung bersifat tetap.
Sementara kebijakan luar negeri adalah strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Dalam wilayah ini pilihan-pilihan diambil dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan (finansial dan sumber daya) yang dimiliki. Kebijakan luar negeri, dengan demikian, akan bergantung pada politik luar negeri.
Prinsip-prinsip yang menggaris bawahi kebijakan luar negeri Indonesia diuraikan untuk pertama kalinya oleh Muhammad Hatta pada 2 September 1948 di Yogyakarta, Jawa Tengah.
Dalam sebuah pertemuan Kongres Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), anggota parlemen Indonesia, wakil presiden Hatta, perdana menteri yang merangkap menteri pertahanan, mendeklarasikan sikap pemerintah terhadap berbagai isu dalam dan luar negeri. Menyanggah dasar-dasar pikiran front rakyat demokratik, partai komunis Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam situasi perang dingin antara rusia dan amerika, kebijakan terbaik Indonesia adalah memihak rusia, hatta menyatakan: “Apakah kita, bangsa Indonesia, dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara rusia dan amerika? apakah tidak ada jalan lain yang dapat kita ambil untuk mengejar keinginan-keinginan kita?” “Pemerintah memiliki pendapat yang tegas bahwa kebijakan terbaik yang diadopsi adalah tidak menjadikan kita objek konflik internasional. Sebaliknya, kita harus menjadi subyek yang memiliki hak untuk memutuskan takdir kita sendiri serta berjuang untuk tujuan kita, yaitu kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia” (Mohammad Hatta, “Mendayung Antara Dua Karang” 1976)
Pernyataan di atas menjadi pertanda kebijakan yang akan diambil Indonesia dalam relasi Internasional, yang dikemudian hari dikenal sebagai “mendayung antara dua karang”.
Kebijakan bebas aktiv
Prinsip ini adalah pondasi dari kebijakan luar negeri Indonesia, yang bebas aktiv. Kebijakan yang bebas karena Indonesia tidak memihak adidaya dunia. Sebagai sebuah prinsip, dengan menerapkan keberpihakan akan bertentangan dengan filosofi nasional dan identitas negara yang dinyatakan dalam Pancasila.
Kebijakan yang aktiv untuk memperluas bahwa Indonesia tidak menjalankan sikap yang pasiv atau reaktiv terhadap isu-isu internasional akan tetapi dengan mencari partisipasi aktiv dalam untuk penyelesaiannya. Dengan kata lain, kebijakan bebas aktiv Indonesia bukanlah kebijakan yang tidak memihak, akan tetapi adalah sebuah kebijakan yang tidak menjadikan Indonesia sekutu negara adidaya ataupun mengikat negara dengan pakta militer manapun. Hakikatnya, ini adalah sebuah kebijakan yang didisain untuk melayani kebijakan negara sementara secara bersamaan memungkinkan Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain menghapuskan kolonialisme dan imperalisme dalam segala macam bentuk dan manifestasinya sehingga menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Indonesia menjadi salah satu anggota pendiri Gerakan Non-Blok.
Sasaran Utama
Kebijakan luar negeri setiap negara afalah sebuah refleksi aspirasi negara yang bersangkutan dalam berhadapan (vis-a-vis) dengan negara lain di seluruh dunia. Berdasarkan dasar pikiran ini, sasaran utama kebijakan luar negeri Indonesia adalah: A. Mendukung pembangunan nasional dengan prioritas pada pembangunan ekonomu, sebagai tahapan dalam rencana pembangunan lima tahun; B. Memelihara stabilitas internal dan regional mengkondusivkan pembangunan nasional; C. Menjaga integritas wilayah Indonesia dan menjamin harapan bangsa terhadap tempat tinggal.
Garis Besar Hubungan Luar Negeri
Mengejar sasaran di atas, resolusi Majelis Pertimbangan Rakyat No. II/MPR/1993 memberikan garis besar kebijakan luar negeri Indonesia sebagai berikut:
Hubungan luar negeri harus diarahkan dengan dasar kebijakan bebas aktiv dan didedikasikan untuk kepentingan negera, terutama untuk mendukung pembangunan nasional di seluruh aspek kehidupan, serta untuk mewujudkan sebuah tata dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial.
Hubungan Internasional harus bertujuan memperkuat hubungan persahabatan internasional dan regional serta kerjasama lewat berbagai macam jalur regional dan multilateral yang berhubungan dengan kepentingan dan potensi nasional. Berkenaan dengan hal ini, citra Indonesia yang positiv di luar negeri harus ditingkatkan seperti dengan jalan mengadakan aktivitas kebudayaan.
Peran Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan internasional, terutama yang mengancam perdamaian dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, harus dilanjutkan dan diintensifkan dengan semangat 10 Prinsip Bandung.
Setiap perkembangan dan perubahan internasional harus diawasi secara seksama sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil secara cepat untuk melindungi stabilitas dan pembangunan nasional dari berbagai dampak negativ yang mungkin terjadi. Secara bersamaan, kemajuan internasional yang memberikan kesempatan untuk membantu dan mempercepat pertumbuhan nasional harus bisa ditakar dan dimanfaatkan secara penuh.
Peran Internasional Indonesia dalam mempromosikan serta menguatkan hubungan persahabatan dan kerjasama saling menguntungkan antara negara-negara harus diintensivkan. Usaha-usaha negara untuk meraih target-target nasional, seperti realisasi prinsip kepulauan dan pelebaran pasar expor, harus dilanjutkan.
STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG
Para ekonom Teori Dorongan Besar-Besaran (BIG PUSH THEORY)
Yaitu pembangunan di berbagai jenis industri secara bersamaan (SIMULTANEOUS) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar. Diperlukan keseimbangan antara DEMAND & SUPPLY.
TUJUAN UTAMA : menciptakan jenis industri yg berkaitan erat satu dgn yg lain shg setiap industri memperoleh EKSTERNALITAS EKONOMI sbg akibat INDUSTRIALISASI.
Menurut REINSTEIN-RODAN, pembangunan industri besar-besaran menciptakan 3 macam eksternalitas ekonomi, yaitu :
1.Yang diakibatkan oleh perluasan pasar
2.Karena industri yang sama letaknya berdekatan
3.Karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.
SCITOVSKY Eksternalitas : jasa-jasa yg diperoleh dgn cuma-cuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri.
STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG
ALBERT O. HIRSCHMAN dan PAUL STREETEN ï pola yang lebih cocok untuk mempercepat pembangunan di NYSB, karena :
1.Secara historis pemb. ekonomi coraknya tidak seimbang
2.Mempertinggi efesiensi penggunaan Sumber daya tersedia
3.Pembangunan tak seimbang menimbulkan KEMACETAN (BETTLENECKS) yaitu gangguan dlm proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong pembangunan selanjutnya.
Pembangunan tak seimbang antara sektor prasarana & sektor produktif
Cara pengalokasian sumber daya ada 2 bagian :
1.Cara pilihan pengganti (SUBSTITUTION CHOICES) Menentukan proyek yang harus dilaksanakan
2.Cara pilihan penundaan (POSTPONEMENT CHOICES) Menentukan urutan proyek yang harus didahulukan pelaksanaannya.
HIRSCHMAN
Menganalisis alokasi sumber daya sektor prasarana (Social Everhead Capital = SOC) dgn sektor produktif yg menghasilkan brg kebutuhan masy. (Directly Productive Activities = DPA).
Ada 3 pendekatan :
1.Pemb. yg seimbang antar kedua sektor
2.Pemb. tidak seimbang dimana sektor prasarana lebih ditekankan.
3.Pemb. tidak seimbang dimana sektor produktif lebih ditekankan.
Kegiatan ekonomi mencapai efisien & optimal, jika :
1.Sumber daya dialokasikan DPA & SOC, pd tingkat produksi maksimum
2.Pd tingkat produksi tertentu, jumlah sumber daya digunakan DPA sedangkan SOC jumlahnya.
PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG DALAM SEKTOR PRODUKTIF
Mekanisme pendorong pembangunan (INDUCEMENT MECHANISM) ada 2 :
1.Pengaruh keterkaitan ke belakang (Backward Linkage Effects)
Tingkat rangsangan yg diciptakan pembangunan industri thd perkembangan industri yg menyediakan input bagi industri tsb.
2.Pengaruh keterkaitan ke depan (Forward Linkage Effects)
Rangsangan yg diciptakan oleh pembangunan industri thd perkembangn industri yg menggunakan produk industri yg pertama sbg input mereka.
Berdasarkan pada tingkat keterkaitan antar industri, ada 2 golongan :
1.Industri SATELIT (SATELITY INDUSTRY)
Lokasi berdekatan dgn industri induk mempertinggi efisiensi
Input utama berasal dari produk industri induk
Besarnya industri tidak melebihi industri induk.
2.Industri NON SATELIT (NON SATELITY INDUSTRY)
CHENERY & WATANABE * Penggolongan industri ada 4 golongan :
1.Industri barang setengah jadi
2.Industri barang jadi
3.Industri barang setengah jadi sektor primer
4.Industri barang jadi sektor primer.
Bab 6
Pengertian perencanaa
Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihanSebenarnya sebelum kita lebih jauh mendalami mengenai jurusan yang mengasyikan ini (Planologi), kita harus lebih dahulu tahu arti “Perencanaan”, karena nantinya hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam profesi ataupun dalam membuat rencana itu sendiri.
Unsur-unsur Perencanaan
Perencanaan yang baik harus dapat menjawab enam pertanyaan yang disebut sebagai unsur-unsur perencanaan yaitu :
1. Tindakan apa yang harus dikerjakan
2. Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan
3. Dimana tindakan tersebut dilakukan
4. Kapan tindakan tersebut dilakukan
5. Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut
6. Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut.
Fungsi perencanaan
proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
Perlunya perencanaan pembangunan
Dalam pembangunan diperlukan perencanaan untuk menentukan arah kedepannya tujuan perencanaan tersebut supaya mendapatkan hasil yang maksimal
Menurut T Hani Handoko (1991, hal 77), perencanaan adalah : “Pemilihan se- kumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa".
Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang di mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat direncanakan.
Sedangkan menurut Stoner (1992, hal 202) perencanaan merupakan “proses yang mendasar yang dapat dipadatkan menjadi 4 (empat) langkah pokok yang dapat di sesuaikan dengan semua aktivitas perencanaan pada seluruh tingkat organisasi, yaitu :
1. Tetapkan tujuan atau perangkat tujuan
Diawali dengan keputusan mengenai apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh organisasi. Prioritas dan pemaparan secara tegas tujuan tujuannya memungkinkan organisasi dapat memusatkan sumberdayanya secara efektif. Jika perencanaan merupakan prosesyang benar benar dipahami, lebih mudah bagi tiap indi¬vidu untuk mengembangkan tujuan sendiri dan untuk memperoleh bantuan dan mengembangkan rencana guna mencapai tujuan itu.
2. Tentukan situasi sekarang
Analisalah keadaan terakhir dari persoalan yang ada pada organisasi, seberapa jauh organisasi berada dari tujuannya?, sumber daya apa yang tersedia untuk mencapai tujuan, informasi keuangan, data statistik, rencana dapat disusun untuk membuat peta kemajuan selanjutnya.
3. Indentifikasi pendukung dan penghambat tujuan
Menentukan faktor apakah dalam lingkungan dalam dan luar organisasi yang dapat membantu mencapai tujuan serta faktor apa yang nungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilaku¬kan, namun mengantisipasi situasi, masalah, dan peluang di masa yang akan datang merupakan bagian penting perencanaan.
4. Kembangkan rangkaian tindakan untuk mencapai tujuan
Yaitu dengan mengembangkan berbagai alternatif tindakan, mengevaluasi alternatif alternatif ini, dan memilih alternatif yang paling cocok. Dalam langkah ini keputusan keputusan menyangkut tindakan tindakan masa depan diambil dan di dalamnya garis garis pedoman untuk pengambilan keputusan yang efek¬tif adalah paling relefan.\
Peran Perencanaan
Kegiatan perencanaan di negara maju telah berkembang sedemikian rupa sebagai bagian dari proses untuk merespon permasalahan sosial-ekonomi dan politik, bahkan sudah merupakan budaya masyarakat dan terkait erat dengan sistem manajemen publik. Semakin maju budaya politik dan sistem manajemen publik, semakin besar kontribusi perencanaan dalam memberikan informasi kebijaksanaan, inovasi, dan input teknikal untuk mendukung proses pengambilan keputusan bagi pihak pelaku berkepentingan baik sektor publik dan sektor privat, maupun individual. Kegiatan perencanaan yang paling nyata adalah sebagai bentuk tindakan alokasi dan inovasi dalam arena publik termasuk sebagai alat pengarahan masyarakat (societal guidance). akan tetapi jika peran pemerintah gagal atau tidak kurang efektif maka proses perubahan sosial akan menguat melalui kekuatan sosial-politik masyarakat. Dalam keadaan normal, tindakan perencanaan tetap memegang prinsip untuk tidak mengurangi ruang gerak masyarakat dan mekanisme pasar.
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan pembangunan di Indonesia secara sungguh-sungguh dimulai sejak era Orde Baru, karena pada masa sebelumnya teknik perencanaan belum berkembang dengan baik. Perencanaan pembangunan yang ada dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menjadi think tank dari konsep perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Bappenas di dalam prakteknya mempergunakan berbagai model untuk membuat rancangannya menjadi lebih sempurna daripada hanya menggunakan satu model tunggal.
Dalam perkembangannya, untuk memahami perencanaan pembangunan di Indonesia lebih fokus dapat dilakukan pada perencanaan jangka pendek, atau secara spesifik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Kunarjo, 2000, 138). Fungsi alokasi dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara Pemerintah dan swasta. Fungsi distribusi adalah anggaran yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dalam penerimaan pendapatan dapat dikurangi. Fungsi stavilisasi adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Musgrave & Musgrave, 1989, 5-18).
Di Indonesia era Orde Baru sistem anggaran yang dipakai adalah sistem anggaran berimbang di mana diusahakan agar penerimaan dan pengeluaran seimbang. Pada prakteknya keseimbangan tersebut sebenarnya bersifat “simbolik”, karena pada dasarnya yang terjadi adalah anggaran defisit di mana defisit ini ditutup melalui pinjaman luar negeri. Kebijakan ini tidak dirubah dalam pemerintahan reformasi Presiden Wahid. Sementara itu, pola penyajian di masa sebelum ini adalah pola “T”, atau yang identik dengan neraca, sementara pola terbaru mempergunakan pola “I” atau menjadikan sisi penerimaan (yang sebelumnya ada di sisi kiri) dan sisi pengeluaran (yang biasanya di sisi kanan) berada dalam satu lajur yang sama.
Persamaannya, kedua anggaran tersebut isinya relatif sama. Di sisi penerimaan adalah penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak (termasuk pendapatan dari minyak dan gas bumi), serta pinjaman dari luar negeri (termasuk hibah). Di sisi pengeluaran dibagi secara klasikal menjadi dua kelompok: anggaran rutin dan anggaran pembangunan, ditambah pembayaran/cicilian utang.
Pada dasarnya prinsip penyusunan anggaran ini sudah baik dan memiliki pola baku yang standar. Namun, bukan berarti pola ini tertutup untuk penyempurnaan, karena di dalamnya terdapat satu bias dalam pemahaman pembangunan. Bahwa ada perbedaan antara “rutin” dan “pembangunan”, padahal keduanya dapat disamakan, bahkan dapat dikatakan berhimpitan. Misalnya “belanja barang” akan mendorong investasi di industri yang menyuplai kebutuhan belanja barang tersebut. Kedua, anggaran tersebut memadai untuk kondisi keuangan pemerintahan yang kuat, dukungan pemberi pinjaman luar negeri yang baik, dan pemerintahan yang terpusat.
Saat ini Indonesia berada dalam kondisi yang mempertanyakan seluruh asumsi dasar yang menjadi pondasi dari penyusunan anggaran tersebut. Kondisi obyektif ini mendorong kita untuk mencoba merumuskan kembali model perencanaan pembangunan dalam bentuk anggaran yang lebih memadai.
0 komentar:
Posting Komentar