Contoh lainnya:
Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Industri Kreatif
Dalam Decontructing the Concept of Creative Industries, Galloway (2006) menyebutkan bahwa Industri kreatif atau industri budaya adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan, mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sama hal apa yang dimaksudkan oleh Caves (2000) dalam Creative Industries: Contracts between Art and Commerce dimana industri kreatif adalah industry yang berhubungan dengan budaya, artistik dan hiburan.
Industri kreatif ini memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, karena industri kreatif dapat menciptakan iklim bisnis yang positif, dapat memperkuat citra dan identitas bangsa. Selain itu industri kreatif juga mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbarukan, merupakan pusat peciptaan inovasi dan pembentukan krativitas, dan memiliki dampak sosial yang positif. Ada beberapa arah dari pengembangan industri kreatif, seperti pengembangan yang lebih menitikberatkan pada industri yang berbasis; (1) lapangan usaha kreatif dan budaya (creative cultural industry); (2) lapangan usaha kreatif (creative industry), atau (3) Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta (copyright industry)
Di beberapa negara telah mengembangkan industri kreatif melalui berbagai mekanisme pengelolaan dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait. Di Inggris, pengelolaan industri kreatif di bawah Department Culture, Media and Sport (DCMS) yang menkoordinasikan pemerintah dalam mengembangkan industri kreatif Di New Zealand, industri kreatif dikoordinasi oleh New Zealand Trade and Enterprise (NZTE). NZTE mengkoordinasikan kementerian terkait industri kreatif melalui pembentukan task forces, seperti task force bioteknologi, desain, food and beverage, ICT dan screen production.
Di Singapura, dikoordinasi Ministry of Information, Communications and the Arts (MICA). MICA sebagai konseptor, koordinator dan kolaborator bekerjasama dengan Menteri Perdagangan dan Industri. Tiga visi industri kreatif Singapura; (1) menjadi Renaissance City, (2) Menjadi Global Media City, dan (3) mencapai Design Excellence sebagai key national driver for competitiveness. Sedangkan, Cina melakukan kolaborasi antar departemen yang terkait dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Dimana Menteri Kebudayaan, menkoordinasi bidang musik, seni pertunjukan, literature budaya dan desain. State Administration of Radio, Film and TV (SARF) bertanggung jawab pada sektor media; film, TV dan Radio. General Administration of Press and Publishing (GAPP) bertanggung jawab pada sektor penerbitan dan percetakan. Menteri Ilmu dan Teknologi mengelola games, dan Menteri Ilmu dan Teknologi bekerjasama dengan Menteri Kontruksi mengelola desain terutama automobile, elektronik dan arsitektur.
Adapun ciri-ciri umum dari industri kreatif terutama di Indonesia adalah, pertama, siklus hidup industri kreatif singkat. Industri kreatif bertumpu pada kreatifitas individual yang bebas dan independen. Ini menunjukkan bahwa karakter industri kreatif yang berasal dari aktualisasi kreatifitas manusia yang yang jauh dari konsep kerja yang dikenal orang pada umumnya. Di Indonesia, pelaku industri kreatif tidak disebut PNS atau pengusaha sehingga jauh dari konsep pekerjaan yang akan mendapatkan fasilitas materi dan jabatan yang umum di pahami masyarakat. Kenyataan ini yang menjadikan industri kreatif kurang diperhatikan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Oleh karenanya, bekerja dalam sektor industri kreatif masih dianggap pekerjaan sekuder/sambilan daripada tidak mendapat pekerjaan di PNS atau pengusaha.
Kedua, Resiko industri kreatif tinggi, industri kreatif sering dipahami sebagai industri yang mengandalkan pada kreativitas semata. Aspek lain yang mendukung kreatifitas sering kurang diperhatikan; misalnya pendidikan, modal dan peran pemerintah dalam mendukung pelaku industri kreatif untuk bertahan. Tinggi resiko produksi industri kreatif dapat diminimalisir dengan dukungan lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi terhadap industri kreatif, lembaga keuangan yang akomodatif terhadap pelaku industri kreatif dan dukungan pemerintah dalam menyediakan legalitas dan fasilitas publik.
Ketiga, Keanekaragaman industri kreatif tinggi. Indonesia memiliki beragam seni, budaya, dan sumber daya manusia yang bisa digunakan sebagai faktor produksi. Potensi ini tumbuh disetiap daerah yang buil in dalam keberagaman karya yang berbeda-beda. Keberagaman ini akan melahirkan produk-produk unggul karena alokasi biaya-biaya produksi bisa diminimalisir karena setiap daerah berkonsentrasi pada desain, mode, corak, citra dan teknologi yang berbeda. Keberagaman yang tinggi akan melahirkan produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif atau competitive advantage di setiap daerah sehingga produk yang dihasilkan lebih efisien.
Keempat, persaingan di antara industri kreatif cukup tinggi. Karakter industri kreatif yang mudah ditiru, murah untuk diproduksi, mudah masuk ke pasar dan model yang unik menjadikan persaingan antara pelaku industri kreatif cukup tinggi. Aspek keunggulan dalam bersaing sangat menentukan pelaku industri kreatif untuk bertahan, terutama aspek keunikan/inovasi/kreasi, keuangan/pembiayaan, teknologi/informasi, manajemen dan distribusi. Pertahanan pelaku industri kreatif juga di pengaruhi jaringan antar industri kreatif. Jaringan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Kelima, industri kreatif mudah ditiru, produk industri kreatif dihasilkan dari kreatifitas manusia menjadikan setiap orang punya potensi untuk bisa meniru. Biaya produksi yang murah dan didasarkan atas potensi lokal yang melimpah menjadi industri kreatif mudah untuk dipelajari. Di samping itu, keberadaan industri kreatif banyak tidak tersentuh oleh perlindungan hukum atas kreatifitas yang dihasilkan pelakunya karena akses industri kreatif yang rendah pada pembuat kebijakan. Kenyataan ini yang menjadian pelaku industri kreatif perlu selalu melakukan inovasi dengan memfaatkan pendanaan, teknologi/informasi dan jaringan yang ada.
kerjasama dan kemitraan dalam pemasaran usaha syariah
Nama: Lilis dwi Kusumo Wardany
NPM: 30208733
Kelas: 2 DD 03/ Manaj. pemasaran
SUMBER DARI WWW.GOOGLE.COM->
Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan bank konvensional. Keunggulan inilah yang menjadikan Bank Syariah memiliki pangsa pasar khusus dengan segmen pelanggannya sendiri. Diantara segmen pelanggan pengguna jasa Bank Syariah terdapat para pelaku usaha mikro. Usaha mikro selama ini terbukti tahan dalam menghadapi terjangan krisis moneter yang pernah melanda Indonesia tahun 1998 silam. Pelaku usaha mikro hingga sekarang masih memiliki jumlah yang cukup besar dan bertambah besar dari tahun ke tahun, dan merupakan peluang Bank Syariah untuk mengembangkan bisnisnya secara Syariah dengan tambahan porsi pelanggan dari para pelaku usaha mikro. Bahkan pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada para pelaku usaha mikro.
Kerjasama dan Kemitraan
Banyaknya kemudahan oleh pemerintah diharapkan juga menjadi momentum bagi Bank Syariah untuk turut menggarap sektor usaha mikro. Dukungan dari pemerintah, yang salah satunya lewat LPDB itu, bisa diharapkan dari para pelaku usaha mikro agar dapat dimanfaatkan juga oleh Bank Syariah untuk menjalin kerjasama dan kemitraan, sehingga layanan perbankan secara syariah juga dapat dinikmati calon nasabah dari para pelaku usaha mikro ini. Akhir-akhir ini banyak Bank konvensional berlomba-lomba membuka pelayanan perbankan khusus untuk pelanggan dari sektor usaha mikro, hingga kantor cabangnya hampir tampak di setiap daerah dan pelosok, dan banyak dari para pelaku usaha mikro yang sebenarnya juga berharap ingin bertransaksi bank secara syariah. Langkah dari bank konvensional dan potensi calon pelanggan dari sektor pelaku usaha mikro ini diharapkan dapat memacu Bank Syariah juga melakukan langkah serupa dengan yang telah dilakukan Bank konvensional tersebut.
Beberapa promosi pemasaran akhir-akhir ini juga banyak dilakukan oleh Bank Syariah. Apabila langkah dari bank konvensional juga bisa diikuti bank Syariah yang kemudian dipadu dengan promosi pemasaran untuk pengembangan usaha dari bank syariah maka akan membuat semakin banyak calon pelanggan menggunakan dan bertransaksi jasa perbankan secara syariah.
CONTOH LAINNYA:
Yogyakarta, 30 Juni 2008. BNI Syariah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (LP) Primagama dalam rangka pemasaran dan penyaluran fasilitas pembiayaan modal kerja dan atau investasi dengan produk pembiayaan BNI Wirausaha Syariah atau BNI Tunas Usaha Syariah kepada para mitra usaha waralaba atau franchisee Primagama. Potensi pembiayaan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 60 milliar yang akan disalurkan kepada sekitar 430 franchisee Primagama diseluruh Indonesia. Saat ini, Primagama telah memiliki 641 yang tersebar di 153 kota dan 29 propinsi.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara General Manager BNI Syariah, Ismi Kushartanto, dengan General Manager Primagama, Adam Primaskara, Yogyakarta (30/6). Menurut Ismi, bisnis waralaba memiliki prospek yang bagus dan sedang berkembang pesat saat ini. Semua sektor usahapun sudah bisa diwaralabakan, termasuk bimbingan belajar. Dengan membeli nama/merek perusahaan yang sudah mapan beserta spesifikasi produknya, maka perusahaan bisa langsung dijalankan. “Selain memiliki potensi bisnis yang baik, pembiayaan BNI Syariah ini juga menunjukkan komitmen untuk membantu pembangunan pendidikan di Indonesia,” jelas Ismi.
Keuntungan usaha dengan sistem waralaba ini adalah perusahaannya bisa langsung dapat posisi brand name yang baik di mata masyarakat. Investor tinggal mencari lokasi yang strategis dan pegawai yang mumpuni untuk mengefektifkan sistem distribusi dan penjualan serta menciptakan standarisasi produk. Dengan demikian di awal usahanya investor sudah bisa menjalankan usahanya dengan cukup mudah, cashflow bisa langsung masuk.
BNI Syariah telah mempunyai produk unggulan yang cocok untuk pengembangan bisnis waralaba di bidang pendidikan ini yakni BNI Wirausaha Syariah. Produk pembiayaan yang dikhususkan bagi usaha kecil ini mempunyai berbagai keunggulan, diantaranya prosesnya yang lebih cepat dan fleksibel dengan maksimum pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta. Produk ini juga sangat cocok bagi pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya atau baru memulai usaha. Umumnya, produk pembiayaan mensyaratkan usaha yang bisa dibiayai harus telah berjalan 3 tahun, BNI Wirausaha Syariah hanya mempersyaratkan 1 tahun.
Selain itu, BNI Syariah juga memberikan pelayanan dengan proses yang cepat. Nasabah akan mendapatkan kepastian persetujuan dalam waktu 3 hari setelah datanya lengkap. Keunggulan lain yang ditawarkan dari BNI Wirausaha Syariah ini adalah jangka waktu pembiayaan yang panjang, yakni sampai dengan 7 tahun sehingga pengusaha akan lebih leluasa dalam mengatur arus kasnya.
Sejak diluncurkan pada tahun lalu, produk pembiayaan BNI Wirausaha Syariah dan BNI Tunas Usaha Syariah sangat diminati oleh para pengusaha kecil, karena memiliki beberapa keunggulan, seperti persyaratan yang mudah dan proses persetujuan yang lebih cepat. Diharapkan dengan adanya kerjasama dengan LP Primgama ini akan meningkatkan porsi pembiayaan Wirausaha Syariah.
Kinerja BNI Syariah per Mei 2008
Hingga akhir Mei lalu, posisi aset BNI syariah mencapai Rp 3,02 triliun, dengan pembiayaan sebesar Rp 2,30 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp 2,32 triliun. Pertumbuhan pembiayaan BNI Syariah di antaranya didukung oleh keberhasilan penyaluran produk pembiayaan usaha kecil yang baru saja diluncurkan, yaitu Pembiayaan BNI Wirausaha Syariah, yang mencapai Rp 55,52 miliar, dan BNI Tunas Usaha Syariah, yang mencapai Rp 18,82 miliar.
Tentang BNI Syariah
BNI Syariah berdiri melalui pembentukan Proyek Unit Syariah pada tahun 1999. Setelah berdiri selama 8 tahun, kini BNI Syariah telah memiliki 24 Kantor Cabang Syariah, 30 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 636 Outlet Layanan Syariah di Kantor Cabang Utama dan Kantor Layanan BNI. BNI Syariah juga baru saja menerima penghargaan Acceleration Award sebagai “The Most Marketshare Expansion”. Acceleration Award adalah penghargaan khusus dari Bank Indonesia yang diberikan kepada bank syariah yang berhasil menjalankan program akselerasi. Serta penghargaan The Best Sharia Customer Loyalty Program - Indonesian Bank Loyalty Award (IBLA) 2008 untuk kategori tabungan syariah dalam penganugerahan IBLA 2008 yang diselenggarakan oleh MarkPlus Insight.
Tentang LP Primagama
Lembaga Pendidikan Primgama didirikan tahun 1982 dengan tujuan untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang diberikan di sekolah, dengan demikian diharapkan siswa akan memiliki prestasi yang optimal dan mampu memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. LP Primagama telah menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dalam prestasi dengan jumlah cabang lebih dari 641 kantor cabang yang tersebar di 153 kota dan 29 propinsi.
Perhatian Pemerintah
Pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah para pelaku usaha mikro, bahkan sampai pada pendidikan. Upaya ini bertujuan agar terbentuk wirausaha-wirausaha baru yang akan menjadi para pelaku dari usaha di berbagai bidang baik dengan skala mikro, kecil hingga menengah. Terbentuknya para pelaku usaha ini akan dapat banyak membantu pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan. Pertama yaitu masalah pengangguran, yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun dan parahnya lagi, jumlah penggangguran ini diantaranya adalah pengangguran terdidik lulusan pendidikan tinggi. Kedua, dengan terserapnya pengangguran oleh para pelaku usaha, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin luas. Ketiga, persaingan usaha mikro akan menuntut para pelaku usaha untuk meningkatkan inovasi, inovasi inilah yang akan diharapkan pemerintah untuk digunakan para pelaku usaha mengelola kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah, hingga tujuan lain pemerintah seperti peningkatan daya saing bangsa dari inovasi ini juga akan tercipta.
Upaya peningkatan jumlah wirausaha baru ini juga sampai pada tingkat pendidikan, tidak hanya dalam bentuk pelatihan dan magang saja, tetapi sekarang juga terdapat wacana memasukkan materi kewirausahaan sebagai bahan ajar untuk tingkat sekolah dasar (SD) mulai kelas 4.
Perhatian pemerintah tidak hanya sampai disitu, karena pemerintah juga telah siap memberikan perangsang agar ada pihak, termasuk sektor perbankan juga serius menggarap sektor usaha mikro ini. Banyak sekali bentuk perangsang itu, salah satunya yaitu lewat sebuah lembaga keuangan milik pemerintah, yang bernama lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) milik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, siap bermitra dengan pihak yang serius menggarap potensi usaha mikro ini. Tidak terkecuali juga pihak yang mengelola secara syariah.
NPM: 30208733
Kelas: 2 DD 03/ Manaj. pemasaran
SUMBER DARI WWW.GOOGLE.COM->
Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan bank konvensional. Keunggulan inilah yang menjadikan Bank Syariah memiliki pangsa pasar khusus dengan segmen pelanggannya sendiri. Diantara segmen pelanggan pengguna jasa Bank Syariah terdapat para pelaku usaha mikro. Usaha mikro selama ini terbukti tahan dalam menghadapi terjangan krisis moneter yang pernah melanda Indonesia tahun 1998 silam. Pelaku usaha mikro hingga sekarang masih memiliki jumlah yang cukup besar dan bertambah besar dari tahun ke tahun, dan merupakan peluang Bank Syariah untuk mengembangkan bisnisnya secara Syariah dengan tambahan porsi pelanggan dari para pelaku usaha mikro. Bahkan pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada para pelaku usaha mikro.
Kerjasama dan Kemitraan
Banyaknya kemudahan oleh pemerintah diharapkan juga menjadi momentum bagi Bank Syariah untuk turut menggarap sektor usaha mikro. Dukungan dari pemerintah, yang salah satunya lewat LPDB itu, bisa diharapkan dari para pelaku usaha mikro agar dapat dimanfaatkan juga oleh Bank Syariah untuk menjalin kerjasama dan kemitraan, sehingga layanan perbankan secara syariah juga dapat dinikmati calon nasabah dari para pelaku usaha mikro ini. Akhir-akhir ini banyak Bank konvensional berlomba-lomba membuka pelayanan perbankan khusus untuk pelanggan dari sektor usaha mikro, hingga kantor cabangnya hampir tampak di setiap daerah dan pelosok, dan banyak dari para pelaku usaha mikro yang sebenarnya juga berharap ingin bertransaksi bank secara syariah. Langkah dari bank konvensional dan potensi calon pelanggan dari sektor pelaku usaha mikro ini diharapkan dapat memacu Bank Syariah juga melakukan langkah serupa dengan yang telah dilakukan Bank konvensional tersebut.
Beberapa promosi pemasaran akhir-akhir ini juga banyak dilakukan oleh Bank Syariah. Apabila langkah dari bank konvensional juga bisa diikuti bank Syariah yang kemudian dipadu dengan promosi pemasaran untuk pengembangan usaha dari bank syariah maka akan membuat semakin banyak calon pelanggan menggunakan dan bertransaksi jasa perbankan secara syariah.
CONTOH LAINNYA:
Yogyakarta, 30 Juni 2008. BNI Syariah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (LP) Primagama dalam rangka pemasaran dan penyaluran fasilitas pembiayaan modal kerja dan atau investasi dengan produk pembiayaan BNI Wirausaha Syariah atau BNI Tunas Usaha Syariah kepada para mitra usaha waralaba atau franchisee Primagama. Potensi pembiayaan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 60 milliar yang akan disalurkan kepada sekitar 430 franchisee Primagama diseluruh Indonesia. Saat ini, Primagama telah memiliki 641 yang tersebar di 153 kota dan 29 propinsi.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara General Manager BNI Syariah, Ismi Kushartanto, dengan General Manager Primagama, Adam Primaskara, Yogyakarta (30/6). Menurut Ismi, bisnis waralaba memiliki prospek yang bagus dan sedang berkembang pesat saat ini. Semua sektor usahapun sudah bisa diwaralabakan, termasuk bimbingan belajar. Dengan membeli nama/merek perusahaan yang sudah mapan beserta spesifikasi produknya, maka perusahaan bisa langsung dijalankan. “Selain memiliki potensi bisnis yang baik, pembiayaan BNI Syariah ini juga menunjukkan komitmen untuk membantu pembangunan pendidikan di Indonesia,” jelas Ismi.
Keuntungan usaha dengan sistem waralaba ini adalah perusahaannya bisa langsung dapat posisi brand name yang baik di mata masyarakat. Investor tinggal mencari lokasi yang strategis dan pegawai yang mumpuni untuk mengefektifkan sistem distribusi dan penjualan serta menciptakan standarisasi produk. Dengan demikian di awal usahanya investor sudah bisa menjalankan usahanya dengan cukup mudah, cashflow bisa langsung masuk.
BNI Syariah telah mempunyai produk unggulan yang cocok untuk pengembangan bisnis waralaba di bidang pendidikan ini yakni BNI Wirausaha Syariah. Produk pembiayaan yang dikhususkan bagi usaha kecil ini mempunyai berbagai keunggulan, diantaranya prosesnya yang lebih cepat dan fleksibel dengan maksimum pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta. Produk ini juga sangat cocok bagi pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya atau baru memulai usaha. Umumnya, produk pembiayaan mensyaratkan usaha yang bisa dibiayai harus telah berjalan 3 tahun, BNI Wirausaha Syariah hanya mempersyaratkan 1 tahun.
Selain itu, BNI Syariah juga memberikan pelayanan dengan proses yang cepat. Nasabah akan mendapatkan kepastian persetujuan dalam waktu 3 hari setelah datanya lengkap. Keunggulan lain yang ditawarkan dari BNI Wirausaha Syariah ini adalah jangka waktu pembiayaan yang panjang, yakni sampai dengan 7 tahun sehingga pengusaha akan lebih leluasa dalam mengatur arus kasnya.
Sejak diluncurkan pada tahun lalu, produk pembiayaan BNI Wirausaha Syariah dan BNI Tunas Usaha Syariah sangat diminati oleh para pengusaha kecil, karena memiliki beberapa keunggulan, seperti persyaratan yang mudah dan proses persetujuan yang lebih cepat. Diharapkan dengan adanya kerjasama dengan LP Primgama ini akan meningkatkan porsi pembiayaan Wirausaha Syariah.
Kinerja BNI Syariah per Mei 2008
Hingga akhir Mei lalu, posisi aset BNI syariah mencapai Rp 3,02 triliun, dengan pembiayaan sebesar Rp 2,30 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp 2,32 triliun. Pertumbuhan pembiayaan BNI Syariah di antaranya didukung oleh keberhasilan penyaluran produk pembiayaan usaha kecil yang baru saja diluncurkan, yaitu Pembiayaan BNI Wirausaha Syariah, yang mencapai Rp 55,52 miliar, dan BNI Tunas Usaha Syariah, yang mencapai Rp 18,82 miliar.
Tentang BNI Syariah
BNI Syariah berdiri melalui pembentukan Proyek Unit Syariah pada tahun 1999. Setelah berdiri selama 8 tahun, kini BNI Syariah telah memiliki 24 Kantor Cabang Syariah, 30 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 636 Outlet Layanan Syariah di Kantor Cabang Utama dan Kantor Layanan BNI. BNI Syariah juga baru saja menerima penghargaan Acceleration Award sebagai “The Most Marketshare Expansion”. Acceleration Award adalah penghargaan khusus dari Bank Indonesia yang diberikan kepada bank syariah yang berhasil menjalankan program akselerasi. Serta penghargaan The Best Sharia Customer Loyalty Program - Indonesian Bank Loyalty Award (IBLA) 2008 untuk kategori tabungan syariah dalam penganugerahan IBLA 2008 yang diselenggarakan oleh MarkPlus Insight.
Tentang LP Primagama
Lembaga Pendidikan Primgama didirikan tahun 1982 dengan tujuan untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang diberikan di sekolah, dengan demikian diharapkan siswa akan memiliki prestasi yang optimal dan mampu memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. LP Primagama telah menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dalam prestasi dengan jumlah cabang lebih dari 641 kantor cabang yang tersebar di 153 kota dan 29 propinsi.
Perhatian Pemerintah
Pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah para pelaku usaha mikro, bahkan sampai pada pendidikan. Upaya ini bertujuan agar terbentuk wirausaha-wirausaha baru yang akan menjadi para pelaku dari usaha di berbagai bidang baik dengan skala mikro, kecil hingga menengah. Terbentuknya para pelaku usaha ini akan dapat banyak membantu pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan. Pertama yaitu masalah pengangguran, yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun dan parahnya lagi, jumlah penggangguran ini diantaranya adalah pengangguran terdidik lulusan pendidikan tinggi. Kedua, dengan terserapnya pengangguran oleh para pelaku usaha, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin luas. Ketiga, persaingan usaha mikro akan menuntut para pelaku usaha untuk meningkatkan inovasi, inovasi inilah yang akan diharapkan pemerintah untuk digunakan para pelaku usaha mengelola kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah, hingga tujuan lain pemerintah seperti peningkatan daya saing bangsa dari inovasi ini juga akan tercipta.
Upaya peningkatan jumlah wirausaha baru ini juga sampai pada tingkat pendidikan, tidak hanya dalam bentuk pelatihan dan magang saja, tetapi sekarang juga terdapat wacana memasukkan materi kewirausahaan sebagai bahan ajar untuk tingkat sekolah dasar (SD) mulai kelas 4.
Perhatian pemerintah tidak hanya sampai disitu, karena pemerintah juga telah siap memberikan perangsang agar ada pihak, termasuk sektor perbankan juga serius menggarap sektor usaha mikro ini. Banyak sekali bentuk perangsang itu, salah satunya yaitu lewat sebuah lembaga keuangan milik pemerintah, yang bernama lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) milik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, siap bermitra dengan pihak yang serius menggarap potensi usaha mikro ini. Tidak terkecuali juga pihak yang mengelola secara syariah.
KEADAAN PEMASARAN USAHA SYARIAH DARI INTERNET
KEADAAN PEMASARAN USAHA SYARIAH
Sumber dari :popular PDF manual
Posted by admin.
Topics: Laptops
Tags:
analisis usaha budidaya ikan nila gift dan ikan patin analisis margin pemasaran beras pada unit. pengolahan gabah analisis strategi bisnis bri syariah kantor cabang
Peluang Usaha Waralaba Pribadi - Sudah Puaskah dengan Keadaan finansial Anda saat Ini? usaha DBS ini adalah sebuah usaha Pemasaran products and logos of BCA, BNI Syariah
KEADAAN PEREKONOMIAN YANG MEMBAIK DAN MENURUNNYA TINGKAT SUKU Danareksa Indeks Syariah ("DInAR") "DINAR" is an equity fund keseimbangan antara penciptaan nilai melalui kegiatan usaha
Unit Usaha Syariah, yang kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. atau UUS Bank Syariah. Kemampuan berkaitan dengan keadaan
Pasal 2A Article 2A (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan yang
usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. melakukan kegiatan usaha bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah
Dengan melarang maksiat juga, keadaan lingkungan sosial sekitar hotel menjadi " Peluang itu harus aktif ditangkap,'' kata Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank DKI, Muhammad
VISI VISION Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan periode tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan Strategi pengembangan usaha melalui pemasaran secara 'wholesale
aktiva usaha terhadap rentabilitas usaha pasar dan strategi pemasaran month maturity mismatch ratio konsep pemasaran bank syariah khusus" "kurang lancar" "mencerminkan keadaan
keputusan yang mendukung usaha Bank Muamalat untuk menjadikan perbankan syariah bagian dari bertindak cepat dalam mengatasi keadaan ini Melalui aliansi pemasaran bersama PT Pos
Sumber dari: Ayo belajar.web.ID
UNRI FAPERTA: Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
e. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. (3) UUS dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; .. a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat; ..
http://kamaluddin86.blogspot.com/2010/04/undang-undang-no-21-tahun-2008-tentang.html
syaiful rachman: STRATEGI PEMASARAN,BANK SYARIAH DI INDONESIA
Sementara itu Bank yang menggunakan sistem syari?ah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melewati krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya, sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi 10 tahun 1992 menjadi UU no 2 tahun 1998 yang dengan tegas memasukkan lembaga yang melakukan kegiatan usaha pengerahan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari?ah kedalam pengertian Bank Umum dan Bank Syari?ah. ..
http://syaifulrachmankrenz.blogspot.com/2010/04/strategi-pemasaranbank-syariah-di.html
PEMASARAN USAHA SYARIAH PART III : Warta Warga
PEMASARAN USAHA SYARIAH EKONOMI SYARIAH INDONESIA. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan hukum islam. System yang diterapkan pun berbeda dari ekonomi konvensional Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan hukum islam. System yang diterapkan pun Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… HUKUM SYARIAH DI ..
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/pemasaran-usaha-syariah-part-iii/
Tugas Pemasaran Usaha Syariah
Pemasaran usaha syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran dan perubahan nilai. Dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. ..
http://putrijunie90.blogspot.com/2010/03/tugas-pemasaran-usaha-syariah_15.html
AbOuT Me: KEADAAN PEMASARAN USAHA SYARIAH
KEADAAN PEMASARAN USAHA SYARIAH Ekonomi Syariah memperkenalkan konsep bagi hasil yang lebih mencerminkan keadilan. Hal tersebut antara lain karena : Pertama, hal yang dipersetujukan adalah pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan ..
http://lieswardany.blogspot.com/2010/03/keadaan-pemasaran-usaha-syariah.html
tentang tugas: tugas rangkuman terakhir
Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran/periklanan dan sebagainya, yang kesemuanya itu nati akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada Pelita I Indonesia masih termasuk kategori negara non-industri (non industial country), maka pada Pelita V ini telah termasuk dalam kategori negara yang berada dalam proses industrialisasi ..
http://tentangtugas.blogspot.com/2009/12/tugas-rangkuman-terakhir.html
tentang tugas
Sebab yang pertama ialahkenyataan bahwa pada masa itu banyak dari Negara- negara berkembang yang sekarang ini masihmerupakan daerah-daerah jajahan; Kurangnya usaha dari para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan- persoalan pembangunan . Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh employment. • Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sector perusahaan. • Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan pendapatan nasional ..
http://tentangtugas.blogspot.com/2009/11/v-behaviorurldefaultvml-o.html
V SYARIAH SCIENCE دمش: POIN-POIN RINGKAS UNTUK PENULISAN KARANGAN
pemasaran barang-barang perkilangan ke bandar-bandar utama. Cth : dari Bayan Lepas ke Kuala Lumpur. § Pembinaan lebuh raya juga membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas § Potensi sektor pelancongan kawasan rekreasi seperti air terjun Menjadi wahana dalam usaha merapatkan jurang pendapatan antara penduduk desa dan bandar. § Mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada negara asing untuk mendapatkan bekalan makanan § Meningkatkan eksport barangan makanan ..
http://5sysc3.blogspot.com/2009/08/poin-poin-ringkas-untuk-penulisan.html
Kumpulan Skripsi & Tesis: Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan
Selain itu juga untuk mempelajari karakteristik dan perilaku dari kelompok masyarakat pengguna dan calon pengguna jasa perbankan syari'ah sebagai dasar penetapan strategi sosialisasi dan pemasaran bagi bank-Bank Syari'ah. Dari sisi konsumen, kelemahan lainnya yakni masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan perbankan syariah. Keterbatasan ini menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi bank ..
http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2009/05/pengetahuan-konsumen-mengenai-perbankan.html
SAHAM, BUNGA, DAN KURS MATA UANG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
Keberadaan ketiga sistem ini mengakibatkan terciptanya dua macam pasar dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu: Pertama, adalah pasar yang mewakili ekonomi riil, tempat produksi dan pemasaran bagi barang dan jasa riil berlangsung. Di sektor inilah terjadi peningkatan ataupun .. Untuk menyelamatkan dunia dari keadaan buruk ini, sistem bank berbunga dan sistem mata uang kertas inconvertible juga harus dihilangkan dan dikembalikan kepada standar mata uang emas dan perak. ..
http://khilafahislamiyah.wordpress.com/2007/05/02/saham-bunga-dan-kurs-mata-uang-dalam-pembangunan-ekonomi-dan-tinjauan
Sumber dari :popular PDF manual
Posted by admin.
Topics: Laptops
Tags:
analisis usaha budidaya ikan nila gift dan ikan patin analisis margin pemasaran beras pada unit. pengolahan gabah analisis strategi bisnis bri syariah kantor cabang
Peluang Usaha Waralaba Pribadi - Sudah Puaskah dengan Keadaan finansial Anda saat Ini? usaha DBS ini adalah sebuah usaha Pemasaran products and logos of BCA, BNI Syariah
KEADAAN PEREKONOMIAN YANG MEMBAIK DAN MENURUNNYA TINGKAT SUKU Danareksa Indeks Syariah ("DInAR") "DINAR" is an equity fund keseimbangan antara penciptaan nilai melalui kegiatan usaha
Unit Usaha Syariah, yang kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. atau UUS Bank Syariah. Kemampuan berkaitan dengan keadaan
Pasal 2A Article 2A (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan yang
usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. melakukan kegiatan usaha bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah
Dengan melarang maksiat juga, keadaan lingkungan sosial sekitar hotel menjadi " Peluang itu harus aktif ditangkap,'' kata Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank DKI, Muhammad
VISI VISION Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan periode tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan Strategi pengembangan usaha melalui pemasaran secara 'wholesale
aktiva usaha terhadap rentabilitas usaha pasar dan strategi pemasaran month maturity mismatch ratio konsep pemasaran bank syariah khusus" "kurang lancar" "mencerminkan keadaan
keputusan yang mendukung usaha Bank Muamalat untuk menjadikan perbankan syariah bagian dari bertindak cepat dalam mengatasi keadaan ini Melalui aliansi pemasaran bersama PT Pos
Sumber dari: Ayo belajar.web.ID
UNRI FAPERTA: Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
e. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. (3) UUS dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; .. a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat; ..
http://kamaluddin86.blogspot.com/2010/04/undang-undang-no-21-tahun-2008-tentang.html
syaiful rachman: STRATEGI PEMASARAN,BANK SYARIAH DI INDONESIA
Sementara itu Bank yang menggunakan sistem syari?ah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melewati krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya, sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi 10 tahun 1992 menjadi UU no 2 tahun 1998 yang dengan tegas memasukkan lembaga yang melakukan kegiatan usaha pengerahan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari?ah kedalam pengertian Bank Umum dan Bank Syari?ah. ..
http://syaifulrachmankrenz.blogspot.com/2010/04/strategi-pemasaranbank-syariah-di.html
PEMASARAN USAHA SYARIAH PART III : Warta Warga
PEMASARAN USAHA SYARIAH EKONOMI SYARIAH INDONESIA. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan hukum islam. System yang diterapkan pun berbeda dari ekonomi konvensional Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan hukum islam. System yang diterapkan pun Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… HUKUM SYARIAH DI ..
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/pemasaran-usaha-syariah-part-iii/
Tugas Pemasaran Usaha Syariah
Pemasaran usaha syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran dan perubahan nilai. Dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. ..
http://putrijunie90.blogspot.com/2010/03/tugas-pemasaran-usaha-syariah_15.html
AbOuT Me: KEADAAN PEMASARAN USAHA SYARIAH
KEADAAN PEMASARAN USAHA SYARIAH Ekonomi Syariah memperkenalkan konsep bagi hasil yang lebih mencerminkan keadilan. Hal tersebut antara lain karena : Pertama, hal yang dipersetujukan adalah pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan ..
http://lieswardany.blogspot.com/2010/03/keadaan-pemasaran-usaha-syariah.html
tentang tugas: tugas rangkuman terakhir
Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran/periklanan dan sebagainya, yang kesemuanya itu nati akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada Pelita I Indonesia masih termasuk kategori negara non-industri (non industial country), maka pada Pelita V ini telah termasuk dalam kategori negara yang berada dalam proses industrialisasi ..
http://tentangtugas.blogspot.com/2009/12/tugas-rangkuman-terakhir.html
tentang tugas
Sebab yang pertama ialahkenyataan bahwa pada masa itu banyak dari Negara- negara berkembang yang sekarang ini masihmerupakan daerah-daerah jajahan; Kurangnya usaha dari para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas persoalan- persoalan pembangunan . Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh employment. • Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sector perusahaan. • Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan pendapatan nasional ..
http://tentangtugas.blogspot.com/2009/11/v-behaviorurldefaultvml-o.html
V SYARIAH SCIENCE دمش: POIN-POIN RINGKAS UNTUK PENULISAN KARANGAN
pemasaran barang-barang perkilangan ke bandar-bandar utama. Cth : dari Bayan Lepas ke Kuala Lumpur. § Pembinaan lebuh raya juga membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas § Potensi sektor pelancongan kawasan rekreasi seperti air terjun Menjadi wahana dalam usaha merapatkan jurang pendapatan antara penduduk desa dan bandar. § Mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada negara asing untuk mendapatkan bekalan makanan § Meningkatkan eksport barangan makanan ..
http://5sysc3.blogspot.com/2009/08/poin-poin-ringkas-untuk-penulisan.html
Kumpulan Skripsi & Tesis: Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan
Selain itu juga untuk mempelajari karakteristik dan perilaku dari kelompok masyarakat pengguna dan calon pengguna jasa perbankan syari'ah sebagai dasar penetapan strategi sosialisasi dan pemasaran bagi bank-Bank Syari'ah. Dari sisi konsumen, kelemahan lainnya yakni masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan perbankan syariah. Keterbatasan ini menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi bank ..
http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2009/05/pengetahuan-konsumen-mengenai-perbankan.html
SAHAM, BUNGA, DAN KURS MATA UANG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
Keberadaan ketiga sistem ini mengakibatkan terciptanya dua macam pasar dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu: Pertama, adalah pasar yang mewakili ekonomi riil, tempat produksi dan pemasaran bagi barang dan jasa riil berlangsung. Di sektor inilah terjadi peningkatan ataupun .. Untuk menyelamatkan dunia dari keadaan buruk ini, sistem bank berbunga dan sistem mata uang kertas inconvertible juga harus dihilangkan dan dikembalikan kepada standar mata uang emas dan perak. ..
http://khilafahislamiyah.wordpress.com/2007/05/02/saham-bunga-dan-kurs-mata-uang-dalam-pembangunan-ekonomi-dan-tinjauan
KEADAAN PEMASARAN USAHA SYARIAH
NAMA : LILIS DWI KUSUMO WARDANY
KELAS : 2 DD 03
NPM : 30208733
KEADAAN PEMASARAN USAHA SYARIAH
Ekonomi Syariah memperkenalkan konsep bagi hasil yang lebih mencerminkan keadilan. Hal tersebut antara lain karena : Pertama, hal yang dipersetujukan adalah pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan prosentasi yang disepakati. Ini menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama terhadap kemungkinan hasil dari usaha.
Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:
1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang mulsim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.
Dalam pemasaran syariah yakni dikenal 2 pembagian pasar yaitu pembagian segmen pasar rasional dan pasar emosional. Pasar Emosional diartikan sebagai kumpulan pelanggan yang datang ke perusahaan atau lembaga keuangan syariah karena pertimbangan halal-haram, didorong oleh kekhawatiran akan praktek riba dan konsiderasi ukhrawi lainnya. Pasar ini kurang memperhatikan harga dan kualitas pelayanan, demikian pula tersedianya jaringan kerja yang memadai.
Pada sisi lain ada pasar rasional yang secara umum adalah mereka sangat sensitif terhadap perbedaan harga, varietas produk, bonafiditas lembaga keuangan dan lebih utama kualitas layanan. Kelompok pasar rasional memiliki pandangan bahwa boleh syariah dan halal asal kompetitif, namun bila tidak terpaksa mencari yang lain. Kedua segmen pasar ini jelas ada plus-minusnya ada yang setuju dan ada pula tidak setuju karena sulit menerima asumsi bahwa mereka yang datang karena konsiderasi spritual adalah blindly emotional market.
Gambaran profil seorang pemasar syariah. Syariah marketer melakukan bisnis secara profesional dengan nilai-nilai yang menjadi landasan:
(1) Memiliki kepribadian spritual (taqwa);
(2) Berperilaku baik dan simpatik (sidiq),
(3) Berlaku adil dalam memasarkan produk (al adil)
(4) Melayani pelanggan dengan senyum dan rendah hati (khidmat),
(5) Menepati janji dan tidak curang (tahfif),
(6) Jujur dan terpercaya (al-amanah),
(7) Tidak suka berburuk sangka (su’uzhzhann),
(8) Tidak menjelek-jelekkan (ghibah),
(9) Tidak melakukan sogok (risywah),
.
Strategi Pemasaran merupakan suatu alat/teknik untuk mencapai tujuan bagi sebuah perusahaan yang berkaitan dengan berbagai faktor seperti:
- social,
-budaya, politik,
-ekonomi,
-dan manajerial.
Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut maka masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas.
Di dalam pemasaran kita mengenal beberapa konsep dasar seperti konsep 4P (Product, Price, Promotion, Place)
dan juga ada yang diberi nama dengan pendekatan STP (Segmentasi, Target, dan Posisi).
Untuk sebuah perusahaan yang menginginkan kemajuan terhadap usahanya perlu menerapkan strategi-strategi pemasaran, begitu pula dengan Bank. Bank merupakan perusahaan keuangan yang mempunyai kebutuhan pemasaran yang komplek, ini dapat dilihat dari produk-produk yang dimiliki, bagaimana sebuah bank dapat menarik minat nasabahnya untuk menyimpankan uangnya ke bank dan begitupula sebaliknya bank juga memasarkan produk pembiayaannya kepada nasabah, sehingga bisa kita lihat ada dua segmen produk yang harus dipasarkan bank kepada nasabah.
Kondisi hari ini, strategi pemasaran sudah masuk ke ranah yang lebih luas dari pada penerapan teknik pemasaran klasik. Saat ini banyak pemasar yang mulai merubah paradigmanya kepada teknik-teknik pemasaran yang lebih mengeksploitasi dan berkiblat kepada unsur kreatifitas personal. Setiap individu tenaga marketing mempunyai teknik yang berbeda dengan pemasar yang lain, mereka diharuskan memiliki inovasi sendiri untuk bertarung dengan pemasar lain.
Ada pemasar yang memanfaatkan jaringan sosialnya untuk dijadikan segmen pasar, ada yang memanfaatkan ketokohan keluarganya, malahan ada pemasar yang melakukan hal-hal yang menyerempet ke perbuatan negatif guna mencapai target yang diberikan oleh perusahaan.
Sedikit gambaran tentang pola dan strategi yang bisa dilakukan melalui jaringan masjid. Masjid/Mushalla merupakan tempat ibadah umat islam yang utama, pada zaman Rasulullah Masjid juga dimanfaatkan sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan dan juga pendidikan. Pada saat ini ada beberapa pergeseran pemanfaatanyang terjadi, Masjid hanya dijadikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan baca tulis Al-Qur’an apalagi di kota-kota besar.
Apa yang bisa kita pasarkan di Masjid…?, itu pertanyaan yang sangat mendasar jika kita berbicara mengenai pemasaran yang memanfaatkan jaringan Masjid .
Pada beberapa Pasar besar di daerah-daerah, seperti Pasar Raya Padang, terdapat beberapa buah Masjid yang biasanya dijadikan tempat ibadah bagi para pelaku pasar. Kalau kita berbicara mengenai produk Bank Syariah, nasabah yang menjadi target awal adalah para calon nasabah yang memiliki kedekatan pengetahuan terhadap islam, segmen ini bisa kita dapatkan di Masjid/Mushalla terutama pada jam-jam sholat seperti sholat Zuhur dan Ashar. Kita ambil contoh Masjid Taqwa dan Masjid Muttatahirin Rawang, setiap jam sholat jama’ahnya selalu di dominasi oleh para pengusaha-pengusaha di Pasar Raya Padang. Disinilah peluang pemasaran yang memanfaatkan jaringan Masjid bisa kita jalankan. Setelah selesai sholat, biasanya jama’ah bersantai sejenak sambil diskusi-diskusi lepas antar sesama pengusaha, disinilah momen yang harus dimanfaatkan oleh tenaga pemasar, dengan konsep produk syariah yang dimiliki dan sedikit pemahaman tentang usaha, lobi-lobi jualan produk syariah baik produk dana maupun produk pembiayaan bisa digencarkan. Dari sekian banyak pengusaha, kita asumsikan akan ada beberapa nasabah yang bisa tergaet dengan teknik ini, karena biasanya sehabis sholat pikiran dan pembawaan jama’ah lebih fresh dari pada kondisi saat mereka di Pasar. Dan biasanya, jika salah satu pengusaha bisa kita jadikan nasabah maka di asumsikan akan ada beberapa orang lain yang akan mengikuti nasabah tersebut, karena disinilah keunggulan jejaring nasabah yang beraktifitas di masjid.
Sehingga nasabah-nasabah yang biasa dipanggil Pak Haji yang banyak berada di pasar-pasar benar-benar mempercayakan usahanya kepada Bank syariah yang cocok dengan gelar yang diterimanya setelah menjalankan ibadah suci tersebut.
Tenaga pemasar padaa Bank Syariah sudah saatnya merubah paradigma jualannya yang selama ini door to door ke tempat usaha nasabah dengan mendatangi setiap masjid/mushalla yang notabene memiliki segmentasi pasar nasabah yang cocok dengan karakteristik produk yang dijual.
Untuk lebih memaksimalkan strategi pemasaran produk, tidak ada salahnya seorang pemasar Bank Syariah juga memiliki kemampuan menjadi ustadz/buya yang memberikan siraman rohani di berbagai kesempatan. Tentunya dengan materi dakwah yang tetap menyangkut kepada nilai-nilai ekonomi syariah yang dihembuskan oleh perbankan syariah, karena saat ini hanya segelintir pendakwah yang mau dan mampu menyampaikan konsep keuangan syariah dengan benar dan tepat.
Dari beberapa kondisi diatas dapat kita simpulkan bahwa, sudah saatnya pemasaran produk bank syariah di arahkan kepada segmen pasar yang tepat yaitu kepada calon nasabah yang sering melakukan aktifitasnya di masjid/mushalla. Karena sampai saat ini, nasabah yang berproses pada Bank Syariah masih banyak di dominasi oleh nasabah-nasabah yang rasional (melihat perbedaan tarif yang ditawarkan) sehingga nasabah yang benar-benar target belum begitu terjamah.
Tantangan
Geliat Ekonomi Syariah masih berada pada tahap yang amat dini. Meskipun sistem perbankan berbasis syariah berhasil menunjukkan keampuhannya pada krisis moneter yang lalu, namun kontribusi perbankan syariah secara nasional masih kurang dari 1%. Artinya ladang garapan masih sangat terbuka lebar dan diperlukan usaha-usaha memperbesar skala kegiatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
SUMBER : WWW.GOOGLE.COM
KELAS : 2 DD 03
NPM : 30208733
KEADAAN PEMASARAN USAHA SYARIAH
Ekonomi Syariah memperkenalkan konsep bagi hasil yang lebih mencerminkan keadilan. Hal tersebut antara lain karena : Pertama, hal yang dipersetujukan adalah pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan prosentasi yang disepakati. Ini menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama terhadap kemungkinan hasil dari usaha.
Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar:
1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang mulsim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.
Dalam pemasaran syariah yakni dikenal 2 pembagian pasar yaitu pembagian segmen pasar rasional dan pasar emosional. Pasar Emosional diartikan sebagai kumpulan pelanggan yang datang ke perusahaan atau lembaga keuangan syariah karena pertimbangan halal-haram, didorong oleh kekhawatiran akan praktek riba dan konsiderasi ukhrawi lainnya. Pasar ini kurang memperhatikan harga dan kualitas pelayanan, demikian pula tersedianya jaringan kerja yang memadai.
Pada sisi lain ada pasar rasional yang secara umum adalah mereka sangat sensitif terhadap perbedaan harga, varietas produk, bonafiditas lembaga keuangan dan lebih utama kualitas layanan. Kelompok pasar rasional memiliki pandangan bahwa boleh syariah dan halal asal kompetitif, namun bila tidak terpaksa mencari yang lain. Kedua segmen pasar ini jelas ada plus-minusnya ada yang setuju dan ada pula tidak setuju karena sulit menerima asumsi bahwa mereka yang datang karena konsiderasi spritual adalah blindly emotional market.
Gambaran profil seorang pemasar syariah. Syariah marketer melakukan bisnis secara profesional dengan nilai-nilai yang menjadi landasan:
(1) Memiliki kepribadian spritual (taqwa);
(2) Berperilaku baik dan simpatik (sidiq),
(3) Berlaku adil dalam memasarkan produk (al adil)
(4) Melayani pelanggan dengan senyum dan rendah hati (khidmat),
(5) Menepati janji dan tidak curang (tahfif),
(6) Jujur dan terpercaya (al-amanah),
(7) Tidak suka berburuk sangka (su’uzhzhann),
(8) Tidak menjelek-jelekkan (ghibah),
(9) Tidak melakukan sogok (risywah),
.
Strategi Pemasaran merupakan suatu alat/teknik untuk mencapai tujuan bagi sebuah perusahaan yang berkaitan dengan berbagai faktor seperti:
- social,
-budaya, politik,
-ekonomi,
-dan manajerial.
Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut maka masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas.
Di dalam pemasaran kita mengenal beberapa konsep dasar seperti konsep 4P (Product, Price, Promotion, Place)
dan juga ada yang diberi nama dengan pendekatan STP (Segmentasi, Target, dan Posisi).
Untuk sebuah perusahaan yang menginginkan kemajuan terhadap usahanya perlu menerapkan strategi-strategi pemasaran, begitu pula dengan Bank. Bank merupakan perusahaan keuangan yang mempunyai kebutuhan pemasaran yang komplek, ini dapat dilihat dari produk-produk yang dimiliki, bagaimana sebuah bank dapat menarik minat nasabahnya untuk menyimpankan uangnya ke bank dan begitupula sebaliknya bank juga memasarkan produk pembiayaannya kepada nasabah, sehingga bisa kita lihat ada dua segmen produk yang harus dipasarkan bank kepada nasabah.
Kondisi hari ini, strategi pemasaran sudah masuk ke ranah yang lebih luas dari pada penerapan teknik pemasaran klasik. Saat ini banyak pemasar yang mulai merubah paradigmanya kepada teknik-teknik pemasaran yang lebih mengeksploitasi dan berkiblat kepada unsur kreatifitas personal. Setiap individu tenaga marketing mempunyai teknik yang berbeda dengan pemasar yang lain, mereka diharuskan memiliki inovasi sendiri untuk bertarung dengan pemasar lain.
Ada pemasar yang memanfaatkan jaringan sosialnya untuk dijadikan segmen pasar, ada yang memanfaatkan ketokohan keluarganya, malahan ada pemasar yang melakukan hal-hal yang menyerempet ke perbuatan negatif guna mencapai target yang diberikan oleh perusahaan.
Sedikit gambaran tentang pola dan strategi yang bisa dilakukan melalui jaringan masjid. Masjid/Mushalla merupakan tempat ibadah umat islam yang utama, pada zaman Rasulullah Masjid juga dimanfaatkan sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan dan juga pendidikan. Pada saat ini ada beberapa pergeseran pemanfaatanyang terjadi, Masjid hanya dijadikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan baca tulis Al-Qur’an apalagi di kota-kota besar.
Apa yang bisa kita pasarkan di Masjid…?, itu pertanyaan yang sangat mendasar jika kita berbicara mengenai pemasaran yang memanfaatkan jaringan Masjid .
Pada beberapa Pasar besar di daerah-daerah, seperti Pasar Raya Padang, terdapat beberapa buah Masjid yang biasanya dijadikan tempat ibadah bagi para pelaku pasar. Kalau kita berbicara mengenai produk Bank Syariah, nasabah yang menjadi target awal adalah para calon nasabah yang memiliki kedekatan pengetahuan terhadap islam, segmen ini bisa kita dapatkan di Masjid/Mushalla terutama pada jam-jam sholat seperti sholat Zuhur dan Ashar. Kita ambil contoh Masjid Taqwa dan Masjid Muttatahirin Rawang, setiap jam sholat jama’ahnya selalu di dominasi oleh para pengusaha-pengusaha di Pasar Raya Padang. Disinilah peluang pemasaran yang memanfaatkan jaringan Masjid bisa kita jalankan. Setelah selesai sholat, biasanya jama’ah bersantai sejenak sambil diskusi-diskusi lepas antar sesama pengusaha, disinilah momen yang harus dimanfaatkan oleh tenaga pemasar, dengan konsep produk syariah yang dimiliki dan sedikit pemahaman tentang usaha, lobi-lobi jualan produk syariah baik produk dana maupun produk pembiayaan bisa digencarkan. Dari sekian banyak pengusaha, kita asumsikan akan ada beberapa nasabah yang bisa tergaet dengan teknik ini, karena biasanya sehabis sholat pikiran dan pembawaan jama’ah lebih fresh dari pada kondisi saat mereka di Pasar. Dan biasanya, jika salah satu pengusaha bisa kita jadikan nasabah maka di asumsikan akan ada beberapa orang lain yang akan mengikuti nasabah tersebut, karena disinilah keunggulan jejaring nasabah yang beraktifitas di masjid.
Sehingga nasabah-nasabah yang biasa dipanggil Pak Haji yang banyak berada di pasar-pasar benar-benar mempercayakan usahanya kepada Bank syariah yang cocok dengan gelar yang diterimanya setelah menjalankan ibadah suci tersebut.
Tenaga pemasar padaa Bank Syariah sudah saatnya merubah paradigma jualannya yang selama ini door to door ke tempat usaha nasabah dengan mendatangi setiap masjid/mushalla yang notabene memiliki segmentasi pasar nasabah yang cocok dengan karakteristik produk yang dijual.
Untuk lebih memaksimalkan strategi pemasaran produk, tidak ada salahnya seorang pemasar Bank Syariah juga memiliki kemampuan menjadi ustadz/buya yang memberikan siraman rohani di berbagai kesempatan. Tentunya dengan materi dakwah yang tetap menyangkut kepada nilai-nilai ekonomi syariah yang dihembuskan oleh perbankan syariah, karena saat ini hanya segelintir pendakwah yang mau dan mampu menyampaikan konsep keuangan syariah dengan benar dan tepat.
Dari beberapa kondisi diatas dapat kita simpulkan bahwa, sudah saatnya pemasaran produk bank syariah di arahkan kepada segmen pasar yang tepat yaitu kepada calon nasabah yang sering melakukan aktifitasnya di masjid/mushalla. Karena sampai saat ini, nasabah yang berproses pada Bank Syariah masih banyak di dominasi oleh nasabah-nasabah yang rasional (melihat perbedaan tarif yang ditawarkan) sehingga nasabah yang benar-benar target belum begitu terjamah.
Tantangan
Geliat Ekonomi Syariah masih berada pada tahap yang amat dini. Meskipun sistem perbankan berbasis syariah berhasil menunjukkan keampuhannya pada krisis moneter yang lalu, namun kontribusi perbankan syariah secara nasional masih kurang dari 1%. Artinya ladang garapan masih sangat terbuka lebar dan diperlukan usaha-usaha memperbesar skala kegiatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
SUMBER : WWW.GOOGLE.COM
TENTANG PEMASARAN SYARIAH
TENTANG PEMASARAN USAHA SYARIAH
Pengertian Pemasaran Usaha Syariah lebih terlihat dari kegiatannya pemasarannya usaha lebih di utamakan pada Syariah-syariah pada agama islam.
CONTOH:
Etika pemasaran islamic mengkombinasikan prinsip nilai
memaksimalkan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan untuk kesejahteraan
masyarakat. Kepatuhan terhadap etika Islam dalam perbankan Islam
industri dapat membantu meningkatkan standar perilaku baik dan hidup dari
bankir dan pelanggan sama. Dalam pemasaran yang berubah dengan cepat
lingkungan harus berfokus pada pelanggan tidak pernah sebagai
penting seperti sekarang ini. Saat ini di mana pelanggan menjadi
lebih menuntut dan semakin mobile antara keuangan bersaing
penyedia, karena pelanggan-difokuskan tidak cukup. Bank Islam dan
lebih khusus kontak pelanggan mereka karyawan (hubungan pelanggan
penasihat atau petugas) harus dirasakan oleh para pelanggan mereka sebagai
Islamic.
Kajian ini merupakan langkah awal dalam menganalisis peran
Islamic perilaku penjualan etis karena dapat dirasakan oleh pelanggan
Bank Islam.
Perbedaan dasar antara Islam dan bank konvensional terletak pada kenyataan
bahwa mantan beroperasi pada partisipasi ekuitas-sistem di mana
tingkat pengembalian yang telah ditetapkan tidak dijamin, sedangkan yang kedua operasi
didasarkan pada ekuitas dan hutang kedua sistem yang terutama didorong oleh kepentingan
(Riba). Perbedaan penting ini, yang dihasilkan dari pelaksanaan
Prinsip-prinsip Syariah Islam, memberikan insentif bagi perbankan Islam untuk mencari
untuk berbagai produk / jasa yang ditawarkan. Meskipun gagasan perbankan Islam
relatif baru, yang tidak lebih dari dua dekade lama, itu tetap menarik
perhatian banyak investor di seluruh dunia. Dari titik strategis
melihat, kebaruan ini bersifat menguntungkan dan merugikan pada waktu yang sama.
Dengan demikian, pada sisi positif, menjadi ide yang baru lahir, perbankan Islam memiliki
potensi untuk menarik pelanggan baru dan akibatnya, meningkatkan bank
pangsa pasar. Fenomena ini dapat menjelaskan peningkatan cabang-cabang
beberapa bank-bank Islam (misalnya Dubai Islamic Bank, UAE; Islamic Bank
Bangladesh Terbatas; Bank Islam Malaysia Berhad; Shariya Bank Mandiri,
Indonesia, dll,) yang telah membentuk banyak cabang di masing-masing
negara.
Di sisi negatif, bagaimanapun, potensi tinggi untuk memotivasi ekspansi baru
pendatang untuk industri dan sebagai akibatnya, menimbulkan lebih banyak kompetisi. Memang,
banyak konvensional multinasional dan bank-bank komersial - misalnya, City Bank,
Standard Chartered Bank, HSBC Barclays, Bank, dll, - sudah membuka
"Jendela Islam" melalui bisnis Islam kegiatan yang dilakukan.
Ada situasi yang sama di tempat lain di Bangladesh, Malaysia, Timur Tengah
dan yang lebih kecil-negara maju. Sebagai hasil dari perkembangan ini, suatu
Bank Islam dapat diharapkan untuk menghadapi persaingan tidak hanya dari Islam
jendela dari bank-bank komersial konvensional, tapi juga dari bank-bank Islam lainnya.
Oleh karena itu, strategi pemasaran bank Islam harus prihatin dengan
kemampuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan mendirikan kompetitif yang kuat
posisi.
Prinsip-prinsip pemasaran Islam menggabungkan konsep maksimisasi nilai
dengan prinsip 'keadilan' yang lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat. Ini
prinsip menawarkan cara untuk menciptakan nilai dan meningkatkan standar hidup dari
orang pada umumnya melalui kegiatan komersial. Pedoman etika Islam
menjamin penghormatan, dan kebebasan individu, baik bankir dan pelanggan.
Etika Islam mendiktekan bahwa dalam keadaan apa pun harus pemasar mengeksploitasi
pelanggan atau dengan cara apa pun melibatkan diri dalam ketidakjujuran, penipuan atau tipu daya. Sembarang
praktek pemasaran yang tidak etis melakukan suatu ketidakadilan, yang, menurut definisi, meniadakan
konsep persaudaraan dan persamaan kemanusiaan yang membentuk inti dari
Visi Islam (Saeed, Ahmad dan Mukhtar, 2001). Jadi, mengadopsi Islam
etika pemasaran menjamin bahwa benih-benih ditanam dan harmoni yang layak
ketertiban masyarakat disediakan, dengan demikian meningkatkan martabat, dan menegakkan
hak-hak manusia.
Pengertian Pemasaran Usaha Syariah lebih terlihat dari kegiatannya pemasarannya usaha lebih di utamakan pada Syariah-syariah pada agama islam.
CONTOH:
Etika pemasaran islamic mengkombinasikan prinsip nilai
memaksimalkan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan untuk kesejahteraan
masyarakat. Kepatuhan terhadap etika Islam dalam perbankan Islam
industri dapat membantu meningkatkan standar perilaku baik dan hidup dari
bankir dan pelanggan sama. Dalam pemasaran yang berubah dengan cepat
lingkungan harus berfokus pada pelanggan tidak pernah sebagai
penting seperti sekarang ini. Saat ini di mana pelanggan menjadi
lebih menuntut dan semakin mobile antara keuangan bersaing
penyedia, karena pelanggan-difokuskan tidak cukup. Bank Islam dan
lebih khusus kontak pelanggan mereka karyawan (hubungan pelanggan
penasihat atau petugas) harus dirasakan oleh para pelanggan mereka sebagai
Islamic.
Kajian ini merupakan langkah awal dalam menganalisis peran
Islamic perilaku penjualan etis karena dapat dirasakan oleh pelanggan
Bank Islam.
Perbedaan dasar antara Islam dan bank konvensional terletak pada kenyataan
bahwa mantan beroperasi pada partisipasi ekuitas-sistem di mana
tingkat pengembalian yang telah ditetapkan tidak dijamin, sedangkan yang kedua operasi
didasarkan pada ekuitas dan hutang kedua sistem yang terutama didorong oleh kepentingan
(Riba). Perbedaan penting ini, yang dihasilkan dari pelaksanaan
Prinsip-prinsip Syariah Islam, memberikan insentif bagi perbankan Islam untuk mencari
untuk berbagai produk / jasa yang ditawarkan. Meskipun gagasan perbankan Islam
relatif baru, yang tidak lebih dari dua dekade lama, itu tetap menarik
perhatian banyak investor di seluruh dunia. Dari titik strategis
melihat, kebaruan ini bersifat menguntungkan dan merugikan pada waktu yang sama.
Dengan demikian, pada sisi positif, menjadi ide yang baru lahir, perbankan Islam memiliki
potensi untuk menarik pelanggan baru dan akibatnya, meningkatkan bank
pangsa pasar. Fenomena ini dapat menjelaskan peningkatan cabang-cabang
beberapa bank-bank Islam (misalnya Dubai Islamic Bank, UAE; Islamic Bank
Bangladesh Terbatas; Bank Islam Malaysia Berhad; Shariya Bank Mandiri,
Indonesia, dll,) yang telah membentuk banyak cabang di masing-masing
negara.
Di sisi negatif, bagaimanapun, potensi tinggi untuk memotivasi ekspansi baru
pendatang untuk industri dan sebagai akibatnya, menimbulkan lebih banyak kompetisi. Memang,
banyak konvensional multinasional dan bank-bank komersial - misalnya, City Bank,
Standard Chartered Bank, HSBC Barclays, Bank, dll, - sudah membuka
"Jendela Islam" melalui bisnis Islam kegiatan yang dilakukan.
Ada situasi yang sama di tempat lain di Bangladesh, Malaysia, Timur Tengah
dan yang lebih kecil-negara maju. Sebagai hasil dari perkembangan ini, suatu
Bank Islam dapat diharapkan untuk menghadapi persaingan tidak hanya dari Islam
jendela dari bank-bank komersial konvensional, tapi juga dari bank-bank Islam lainnya.
Oleh karena itu, strategi pemasaran bank Islam harus prihatin dengan
kemampuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan mendirikan kompetitif yang kuat
posisi.
Prinsip-prinsip pemasaran Islam menggabungkan konsep maksimisasi nilai
dengan prinsip 'keadilan' yang lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat. Ini
prinsip menawarkan cara untuk menciptakan nilai dan meningkatkan standar hidup dari
orang pada umumnya melalui kegiatan komersial. Pedoman etika Islam
menjamin penghormatan, dan kebebasan individu, baik bankir dan pelanggan.
Etika Islam mendiktekan bahwa dalam keadaan apa pun harus pemasar mengeksploitasi
pelanggan atau dengan cara apa pun melibatkan diri dalam ketidakjujuran, penipuan atau tipu daya. Sembarang
praktek pemasaran yang tidak etis melakukan suatu ketidakadilan, yang, menurut definisi, meniadakan
konsep persaudaraan dan persamaan kemanusiaan yang membentuk inti dari
Visi Islam (Saeed, Ahmad dan Mukhtar, 2001). Jadi, mengadopsi Islam
etika pemasaran menjamin bahwa benih-benih ditanam dan harmoni yang layak
ketertiban masyarakat disediakan, dengan demikian meningkatkan martabat, dan menegakkan
hak-hak manusia.
tugas ekonomi pembangunan ' masalah pengangguran di jakarta
Di Wilayah DKI Jakarta
Nama : Lilis Dwi Kusumo Wardany
Npm : 30208733
Kelas : 2 DD04
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI - 2008
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmatnya sehungga penulis dapat menyelesaikan tugas ekonomi pembangunan dengan judul maslah pengangguran.
Adapun tujuan dari penelitian untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah ekonomi pembangunan.
Keberhasilan penulis menyelesaikan penelitian ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta keteguhan hati penulis, meskipun banyak hambatan yang di hadapi oleh penulis, namun semua menjadi pelajaran dan pengalaman yang berkesan
Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dan bantuan yang diterima oleh penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian ini.
Dan perkenankanlah penulis mengucapakan terima kasih kepada:
1.Bapak Nurhadi
2.Bapak Dr Bagus Nurcahyo, SE, MM selaku dosen pengampu softskills
3.Kedua orang tua yang memberikan dorongan, motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
4.Teman-teman di 2 DD 03 dan 04 yang memberikan kritik dan saran kepada penulis.
Penulis menyadari sepenuhnya di dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki potensi penulis. Sehingga dalam penelitian selanjutnya lebih baik lagi serta dapat mencapai kesempurnaan.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati pembaca.
Bekasi, Desember 2009
(Lilis Dwi Kusumo Wardany)
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………. i
Daftar isi ………………………………………………… ii
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Penelitian ............................................ 1
1.2 Perumusan Masalah …………………………………… 2
1.3 Tujuan Penelitian ……………………………………. 3
1.4 Manfaat Penelitian ………………………………….. 3
1.5 Metode Penelitian ………………………………. 4
1.6 Sistematika Penelitian …… ………………………... 4
Bab II Landasan Teori
2.1 Pengertian Pengangguran………………………… 5
2.2 Keadaan masalah Pengangguran ………………… 5
2.3 Jenis Pengangguran ………………………………. 6
2.4 Kebijakan Pemerintah............................................... 8
2.5 Tindakan Pemerintah ……………………………… 8
Bab III Analisa Pemecahan Masalah
3.1 Sikap Pemerintah …………………………………. 9
3.2 Mengenai Tingkat Pengangguran …………………. 10
3.3 Ketidakstabilan Angka Pengangguran ……………. 10
3.4 Kepedulian Masyarakat …………………………… 10
3.5 Dampak Negatif dari Pengangguran
dan Penuntasannya …………………………….. 10
3.6 Sebab Langsung ( Direct Causes ) …………………. 12
3.7 Sebagai Pihak yang Netral ………………………… 12
3.8 Upaya Pemecahan Masalah
Pengangguran (menurut…) ………………….. 14
Bab IV Kesimpulan dan Penutup ………………………… 16
Daftar Pustaka …………………………………………… 17
ii
..
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang Penelitian
Pengangguran di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius.
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.
Penelitian Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan angkatan kerja menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan atau dapat di sebut sebagai pengangguran terbuka. Pengertian BPS tentang angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaaan. Sedangkan yang di maksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari kerja. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan sekolah, menjurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan tidak mampu melakukan kegiatan seperti pension atau cacad jasmani.
Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat boleh jadi masih lebih rendah daripada kenyataan riil yang ada di lapangan. Bisa saja dalam kenyataannya angka pengangguran di Indonesia masih lebih tinggi dari data dan angka resmi itu.
1.2Perumusan Masalah
Meski menyandang predikat sebagai kota besar sekaligus Ibukota Negara, ternyata Jakarta masih menyimpan masalah serius. Selain masalah kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan buta huruf, Jakarta juga dihadapkan pada masalah tingginya angka pengangguran. Buktinya, jumlah pengangguran di DKI selalu meningkat setiap tahun. Hingga Agustus 2008 ini, pengangguran di Jakarta berjumlah 543 ribu orang atau bertambah 998 orang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 542.002 orang. Penganggur itu rata-rata berusia 19 hingga 23 tahun.
Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh derasnya laju urbanisasi dari daerah ke Jakarta. Selain juga diakibatkan banyaknya lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini tak pelak membuat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta bekerja ekstra keras. Deded Sukandar, Kepala Disnakertrans DKI mengatakan peningkatann jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov DKI saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, menurut Deded, tingginya jumlah pengangguran di DKI disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah ke Jakarta.
Saat ini, kata Deded, Disnakertrans sedang memilah-milah dari jumlah 543 ribu pengangguran ini, mana yang memang asli usia produktif yang menganggur asal Jakarta dan mana yang berasal dari luar Jakarta. Pemilahan ini berguna untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Disnakertrans juga berupaya menurunkan jumlah pengangguran hingga 20 persen di tahun 2008.
1.3Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya pengangguran yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, serta untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya pengangguran dan juga untuk mengetahui bagaiamana sikap pemerintah dalam mengatasi pengangguran.
Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk melengkapi tugas Ekonomi Pembangunan yang juga sebagai tugas Softskill program Diploma III Jurusan Manjemen Pemasaran.
1.4Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
1.Penulis
Karena dengan tugas ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi si penulis mengenai masalah pengangguran
2.Masyarakat
Masyarakat juga dapat mengetahui penyebab apa saja yang menimbulkan pengangguran serta masyarakat juga dapat bertindak langsung dalam upaya mengatasi masalah pengangguran.
3.Rekan-rekan Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Masalah pengangguran. hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dan dijadikan salah satu bahan masukan ataupun bahan pertimabangan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.
1.5Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai metode observasi dengan membaca, mencatat serta melihat keadaan secara langsung maupun dari pemberitaan media elektronik selain itu penulis juga mendapatkan informasi ini melalui internet.
1.6Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai makalah ini, maka penulisan tugas makalah ini dikelompokan dalam 4 bab, yang dimana tiap-tiap bab membahas mengenai materi sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematikan penulisan
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi mengenai pengertian serta factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya pengangguran dan Jenis pengangguran
BAB III ANALISA MASALAH DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dibahas mengenai berbagai masalah masalah dalam pengangguran serta pemecahan solusi dalam masalah ini.
BAB IV PENTUP
Penutup ini berisi mengenai Saran serta Kritik dan Daftar pustaka.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian pengangguran
Pengertian penganguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di mana masyarakat tidak bekerja.
Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan dan ini mencangkup mereka yang sedang menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang di ajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup.
2.2 Keadaan Masalah pengangguran
Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Lebih malang lagi, di beberapa Negara miskin bukan saja jumlah pengangguran menjadi bertambah besar, tetapi juga proporsi mereka dari keseluruhan tenaga kerja telah menjadi bertambah tinggi.
kebanyakan investor asing tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia karena biaya ekonominya sangat tinggi akibat masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.3Jenis pengangguran
Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya
Pengangguran Normal atau Friksional yaitu pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari tenaga kerja. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tergolong sebagai penganggur.
Pengangguran Siklikal , misalnya : di Negara-negara produsen bahan mentah pertanian,penurunan ini mungkin di sebabkan kemrosotan harga – harga komoditas. Kemrosotan ini mengakibatkan perusahaan – perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya.
Pengangguran Stuktural, di sebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi . Wujudnya barang baru yang lebih baik,kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari Negara- Negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industry tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa di berhentikan dan menjadi penganggur.
Pengangguran teknologi, di sebabkan oleh penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan pekerjaan manusia.
Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya
Pengangguran Terbuka, Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pada bertambahan tenaga kerja.
Pengangguran Tersembunyi, Pengangguran ini pada umumnya terjadi di sector pertanian atau jasa. Contohnya banyak Negara berkembang terjadi bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya di perlukan supaya dia dapat menjalankan kegiatannya secara efisien. Misalnya pelayan retoran yang lebih banyak dari yang di perlukan.
Pengangguran bermusim, Pengangguran ini terutama terdapat di sector pertanian atau perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet dan nelayan tidak dapat pekerjaan lain maka terpaksa menganggur.
Setengah Menganggur, di sebabkan karena jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau satu hingga empat jam sehari.
2.4 Kebijakan Pemerintah
Beberapa Tujuan Kebijakan Pemerintah
Tujuan Bersifat Ekonomi
1.Menyediakan lowongan pekerjaan dari tahun ke tahun
2.Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
3.Memperbaiki pembagian pendapatan
Tujuan Bersifat social dan politik
1.Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, di dalam suatu rumah tangga harus ada yang mempunyai pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya.
2.Menghindari masalah kejahatan, karena semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi kasus kejahatan.
3.Mewujudkan kestabilan politik, dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi masyarakat sering kali melakukan demontrasi dan mengemukakan kritik atas pemimpin pemerintah dan ini dapat menghambat kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya perkembangan ekonomi yang terlambat berakibat pangangguran memburuk.
2.5 Tindakan Pemerintah
Tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran:
mengurangi pajak
mendorong lebih banyak investasi membari subsidi
-Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
- Memperbaiki pembagian pendapatan
- Menghindari masalah kejahatan
- Menambah keterampilan masyarakat
BAB III
ANALISA PEMECAHAN MASALAH
3.1 Sikap Pemerintah
1. Menangani Lapangan Pekerjaan
Sikap Pemerintah pada saat bertambahnya para penganggur dan juga manusia-manusia yang tidak berpendidikan yang menjadi salah satu penyebabnya.seharusnya pemerintah membuka kursus untuk ketermpilan bagi masyarakat. Salah satunya ada dengan meningkatkan peranan Balai Latihan Kerja (BLK)
2. Keterampilan yang di sediakan
Seperti menjahit, bengkel, tata boga, komputer, dan keterampilan lainnya yang diperlukan oleh hotel, perusahaan motor bahkan instansi pemerintahan daerah setempat.
3 Mutu para lulusan BLK
yaitu memiliki keterampilan yang tidak kalah kualitasnya dengan lulusan perguruan tinggi. Buktinya mantan didikan BLK sudah ada yang diminta oleh hotel-hotel ternama, perusahaan garmen, dan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja. Contohnya, sambungnya, di BLK Jakarta Timur. Dari 60 orang yang menempuh pelatihan kerja di sana, hampir 50 persen diminta beberapa perusahaan untuk menjadi pegawai mereka.
4 Disnakertrans bekerja sama
Cara lainnya, Disnakertrans juga membina kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk mengadakan pelatihan keterampilan. Saat ini, Disnakertrans telah mengadakan pelatihan kerja sama bengkel dengan Perusahaan Toyota Astra. Dari hasil pelatihan tersebut, Toyota Astra akan melihat peserta didik yang dinilai berkualitas baik lalu diajak bergabung untuk bekerja di perusahaannya
3.2 Mengenai Tingkat Penganguran
Terjadi karena Urbanisasi tidak bisa di tekan ini terlihat pada setiap akhir tahun seusai labaran , Jakarta akan menampung masyarakat yang dating dari provinsi lain.Untuk menekan arus urbanisasi, mantan Walikota Jakarta Pusat ini menyatakan perlu kerja sama dengan pemerintah provinsi lain. Dengan azas otonomi daerah, pembangunan di luar Jakarta harus dapat diakselarasikan dengan di ibukota, sehingga tidak ada lagi warga yang berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Karena di daerahnya telah memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih luas dari ibukota.
Ketidak Stabilan angka Pengangguran
Salah satunya disebabkan jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan kerja yang ditawarkan dan penempatan kerja dari pencari kerja yang dianggap memenuhi kriteria yang dipersyaratkan perusahaan-perusahaan.
3.4 Kepedulian Masyarakat
Mengapa kita peduli terhadap angka-angka tersebut?
Pertama, angkayang kurang akurat tidak akan menghasilkan perumusan kebijakan yang tajam danlangkah-langkah penanganan yang saksama.
Kedua, masalah pengangguranberdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik yang pada gilirannya akanmemukul balik kestabilan makro-ekonomi yang telah dicapai dengan susah payah.
3.5 Dampak Negatif dari pengangguran dan Penuntasanya
Seperti:beragamnya tindakan kriminal, anak jalanan, pengemis,
prostitusi, perdagangan anak, aborsi, pengamen dan sebagainya sudah menjadi
patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus kankeryang sulit diberantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkankorban-korban sosial yang tidak ternilai. Menurunnya kualitas sumber daya
manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korbansosial dari penyakit sosial ini sudah sangat merusak sendi-sendi kehidupankemanusiaan yang beradab. Karena itu persoalah pengangguran ini harussecepatnya dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya yang terbaik. Tentunya untuk menghilangkan pengangguran dalam situasi kehidupan ekonomi Bangsa yang sedang morat-marit ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi upaya mengurangi pengangguran bukanlah hal yang mustahil.
Cara yang realistis dalam jangka pendek mengurangi pengangguran adalah memberdayakan sektor informal, padat karya dll disamping strategi jangka panjang seperti pemerataan wilayah pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan desentralisasi. Sector informal dinilai sangat membantu menyerap orang-orang yang menganggur tetapi kreatif dan menjadi peredam di tengah pasar global. Namun bukan berarti sektor formal diabaikan. Jika ternyata sektor informal ternyata dapat menjawabi sebagian dari masalah pengangguran yang dihadapi Bangsa kita, maka sudah waktunya sektor informal ini didukung oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran. Anggaran ini bisa digunakan untuk dijadikan modal pengembangan usaha ekonomis produktif bagi pekerja-pekerja informal.
Keterbatasan mereka di dalam pendidikan sangat mudah dijadikan alat
komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik sosial di tengah masyarakat Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan dan kemelaratan.
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan menjerumuskan sebagaian besar manusia Indonesia ke jurang kemelaratan. Tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan ekonomi ini akan menciptakan masalah-masalah social.
3.6 sebab langsung(direct causes)
Ada beberapa sebab langsung(direct causes) terjadinya
pengangguran besar-besaran di Indonesia yakni:
1) terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja,
2) Kelangkaan Lapangan Kerja,
3) Pemulangan TKI ke Indonesia,
4) Rasionalisasi karyawan dll.
Sebab langsung ini pada saat yang sama menjadi akibat dari sebab-sebab yang lain. PHK disebabkan oleh perusahaan bangkrut. Perusahaan bangkrut disebabkan oleh karena kredit macet/tidak mampu mengangsur pinjaman Bank. Kredit macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa ini sejak tahun 1997. Krisis ekonomi disebabkan oleh krisis moneter(melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS). Krisis moneter disebabkan oleh rusaknya ekonomi Indonesia. Kerusakan ekonomi ini disebabkan oleh adanya mental korup, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menggurita dan sistematik pada semua lembaga negara dan swasta. Budaya KKN ini disebabkan oleh pemerintahan yang kotor(tidak bersih). Masih bisa dicari lagi sebab-sebabnya misalnya dekadensi(kemerosotan moral),
3.7 Sebagai pihak yang Netral
kaum akademisi/intelektual atau LSM harus menciptakan modelmodel
penyadaran ini sebagai cara menjembatani(bridging the gap) keadaan
yang sekarang dengan keadaan yang diinginkan. Usaha mengkomunikasikan
segala hal yang bertujuan agar terbentuk pola pikir, pola sikap dan pola
tindak yang positip dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang baik di
kalangan para penganggur kurang terdidik ini harus dibangun dalam konteks
penghormatan terhadap martabat manusia(human dignity) itu sendiri.
Berbagai cara penyadaran dengan penggunaan audio visual, slide, film,
sangat membantu di dalam prosesnya sehingga tidak menimbulkan
kebosanan. Metode-metode ceramah dan bersifat menggurui harus dihindari
mengingat pesertanya adalah para penganggur yang kehilangan
matamepencaharian. Harus lebih banyak diskusi dan sharing pengalaman
untuk membangkitkan gairah mereka di dalam situasi-situasi sulit
menghadapi kerasnya kehidupan sebagai penganggur. Kondisi menganggur
adalah kondisi dimana segala-galanya hilang dan tercabut dari seseorang,
bukan saja sumber nafkah, tetapi juga recognition(pengakuan) dan harga
diri. Kehilangan jati diri inilah yang membuat orang yang menganggur akan
mengalami stress yang tinggi dan apabila tidak mampu dikendalikan maka
akan menjadi depresi yang mengarah kepada sakit mental atau gila. Karena
pertimbangan itulah maka proses penyadaran ini harus melibatkan banyak
pihak termasuk para psikolog dan psikiater. Bisa saja usaha penyadaran ini
bagi sebagian besar penganggur dirasakan membuang-buang waktu karena
mereka harus mencari kerja untuk bisa menghidupi anak istrinya atau
keluarganya. Untuk mengatasi masalah ini,maka upaya pertama(penyadaran)
diikuti dengan upaya yang kedua yang lebih konkret dan realistis yakni
Pemberdayaan secara ekonomis dan social Penyadaran melalui pembentukan sikap dan mental yang dilakukan pada tahap pertama di atas harus diikuti dengan pemberdayaan tahap kedua yang lebih bersifat ekonomis dan konkret. Kebutuhan para penganggur dan keluarganya dalam jangka pendek adalah kebutuhan akan makan dan minum Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus didahulukan dan menjadi perhatian utama. Karena para penganggur berpendidikan rendah ini sangat banyak maka mereka bisa disalurkan dalam kegiatan-kegiatan padat karya yang bias mendatangkan upah bagi mereka. Bahkan menurut Bambang Widianto, Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas9, lima tahun ke depan negara ini masih harus mengembangkan industri padat pekerja dan sangat tidak mungkin beralih ke teknologi modern karena struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut pendidikan masih didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Tenaga-tenaga para penganggur kurang terdidik ini bisa dimanfaatkan di kegiatan-kegiatan padat karya sehingga mereka bisa mendapatkan kembali harga dirinya yang telah hilang oleh karena terkena pemutusan hubungan kerja atau karena tidak adanya ketrampilan di dalam bekerja. Pada pemberdayaan ekonomi ini
3.8 Upaya Memecahkan masalah Penganguran
Abraham Maslow menyebut 5 kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan hierarkis yaitu :
1 ) kebutuhan akan makan, minum dan pakaian,
2)kebutuhan akan keselamatan,keamanan,
3) kebutuhan akan rasa memiliki atau sosial,
4) kebutuhan akan penhargaan dan
5) kebutuhan akan aktualisasi diri.
Alderfer memformulsikannya menjadi tiga dan disebutnya ERG
1) kebutuhan akan Eksistensi,
2)kebutuhan akan Relatedness(hubungan) dan
3) kebutuhan akan Growth(pertumbuhan) meliputi penghargaan,
aktualisasi diri
Ultimate goal
Masyarakat sejahtera Masyarakat bermartabat Negara kuat
Goal/core objective
Upaya intervensi tdk ada PHK tersedianya TKI dibutuhkan ekspansi usaha
lap.kerja langsung
upaya intervensi Perusahaan pertumbuhan demand thdp TKI efisiensi usaha
tinggi
maju ekon.tinggi tak langsung
kredit lancar aktivitas ekon. lancar TKI pintar,trampil ekonomi membaik
stabilitas moneter bersih dari KKN bersih
clean goverment clean goverment clean goverment
Note : Semua variable bersifat positif
Seperti terlihat pada pohon tujuan di atas, ada sejumlah elemen yang
menjadi faktor penentu ada tidaknya pekerjaan baik yang bersifat langsung maupun
tidak langsung seperti:
1) tersedianya lapangan kerja,
2) dibutuhkannya Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di luar negeri,
3) adanya ekspansi usaha,
4) adanya jaminan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya.
Bab IV
Kesimpulan dan Penutup
Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang
merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena
dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial.
Adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti
pencurian/penodongan/perampokan, pelacuran, jula beli anak, anak jalanan dan
lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Dilihat dari dampaknya yang luas
terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit
sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan beresiko tinggi menghasilkan
korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia,
martabat dan harga diri manusia. Karena itulah maka melalui strategi komunikasi
pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis
mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan/dikurangi.
Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran,
maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat
dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini
berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan
sumber hudup(pekerjaan).
DAFTAR PUSTAKA
1. Conyer Diana, 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta :
Gajah Mada University Press.
2. John Naisbit dan Patricia A. Delapan Jalan Menuju Perubahan.
Gramedia, 1993.
3. Jelamu Ardu Marius. Dilema Pembauran Golongan Minoritas Cina.
Studi Kasus di Kupang NTT. Tesis, Pascasarjana UI, 1999.
4. Harian Kompas, 25 Oktober 2003.
5. Harian Kompas, 10 September 2003
6. Harian Kompas, 27 September 2003.
7. Harian Pos Kupang, 20 Juni 2003.
8. Suarapublika, Novermber 2003.
9. Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999
10. Buku Makro Ekonomi ‘Teori Pengantar’ Edisi ketiga, Sukirno,Sadono Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
11. Buku Ekonomi Pembangunan, Prayitno, Hadi . Penerbit Ghalia Indonesia
12. Dok./ Beritajakarta.com
13. WWW.Google.com
14 Kompas Kamis 5 Februari 2009
Nama : Lilis Dwi Kusumo Wardany
Npm : 30208733
Kelas : 2 DD04
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI - 2008
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmatnya sehungga penulis dapat menyelesaikan tugas ekonomi pembangunan dengan judul maslah pengangguran.
Adapun tujuan dari penelitian untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah ekonomi pembangunan.
Keberhasilan penulis menyelesaikan penelitian ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta keteguhan hati penulis, meskipun banyak hambatan yang di hadapi oleh penulis, namun semua menjadi pelajaran dan pengalaman yang berkesan
Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dan bantuan yang diterima oleh penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian ini.
Dan perkenankanlah penulis mengucapakan terima kasih kepada:
1.Bapak Nurhadi
2.Bapak Dr Bagus Nurcahyo, SE, MM selaku dosen pengampu softskills
3.Kedua orang tua yang memberikan dorongan, motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
4.Teman-teman di 2 DD 03 dan 04 yang memberikan kritik dan saran kepada penulis.
Penulis menyadari sepenuhnya di dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki potensi penulis. Sehingga dalam penelitian selanjutnya lebih baik lagi serta dapat mencapai kesempurnaan.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati pembaca.
Bekasi, Desember 2009
(Lilis Dwi Kusumo Wardany)
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………. i
Daftar isi ………………………………………………… ii
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Penelitian ............................................ 1
1.2 Perumusan Masalah …………………………………… 2
1.3 Tujuan Penelitian ……………………………………. 3
1.4 Manfaat Penelitian ………………………………….. 3
1.5 Metode Penelitian ………………………………. 4
1.6 Sistematika Penelitian …… ………………………... 4
Bab II Landasan Teori
2.1 Pengertian Pengangguran………………………… 5
2.2 Keadaan masalah Pengangguran ………………… 5
2.3 Jenis Pengangguran ………………………………. 6
2.4 Kebijakan Pemerintah............................................... 8
2.5 Tindakan Pemerintah ……………………………… 8
Bab III Analisa Pemecahan Masalah
3.1 Sikap Pemerintah …………………………………. 9
3.2 Mengenai Tingkat Pengangguran …………………. 10
3.3 Ketidakstabilan Angka Pengangguran ……………. 10
3.4 Kepedulian Masyarakat …………………………… 10
3.5 Dampak Negatif dari Pengangguran
dan Penuntasannya …………………………….. 10
3.6 Sebab Langsung ( Direct Causes ) …………………. 12
3.7 Sebagai Pihak yang Netral ………………………… 12
3.8 Upaya Pemecahan Masalah
Pengangguran (menurut…) ………………….. 14
Bab IV Kesimpulan dan Penutup ………………………… 16
Daftar Pustaka …………………………………………… 17
ii
..
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang Penelitian
Pengangguran di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius.
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.
Penelitian Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan angkatan kerja menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan atau dapat di sebut sebagai pengangguran terbuka. Pengertian BPS tentang angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaaan. Sedangkan yang di maksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari kerja. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan sekolah, menjurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan tidak mampu melakukan kegiatan seperti pension atau cacad jasmani.
Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat boleh jadi masih lebih rendah daripada kenyataan riil yang ada di lapangan. Bisa saja dalam kenyataannya angka pengangguran di Indonesia masih lebih tinggi dari data dan angka resmi itu.
1.2Perumusan Masalah
Meski menyandang predikat sebagai kota besar sekaligus Ibukota Negara, ternyata Jakarta masih menyimpan masalah serius. Selain masalah kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan buta huruf, Jakarta juga dihadapkan pada masalah tingginya angka pengangguran. Buktinya, jumlah pengangguran di DKI selalu meningkat setiap tahun. Hingga Agustus 2008 ini, pengangguran di Jakarta berjumlah 543 ribu orang atau bertambah 998 orang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 542.002 orang. Penganggur itu rata-rata berusia 19 hingga 23 tahun.
Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh derasnya laju urbanisasi dari daerah ke Jakarta. Selain juga diakibatkan banyaknya lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini tak pelak membuat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta bekerja ekstra keras. Deded Sukandar, Kepala Disnakertrans DKI mengatakan peningkatann jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov DKI saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, menurut Deded, tingginya jumlah pengangguran di DKI disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah ke Jakarta.
Saat ini, kata Deded, Disnakertrans sedang memilah-milah dari jumlah 543 ribu pengangguran ini, mana yang memang asli usia produktif yang menganggur asal Jakarta dan mana yang berasal dari luar Jakarta. Pemilahan ini berguna untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Disnakertrans juga berupaya menurunkan jumlah pengangguran hingga 20 persen di tahun 2008.
1.3Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya pengangguran yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, serta untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya pengangguran dan juga untuk mengetahui bagaiamana sikap pemerintah dalam mengatasi pengangguran.
Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk melengkapi tugas Ekonomi Pembangunan yang juga sebagai tugas Softskill program Diploma III Jurusan Manjemen Pemasaran.
1.4Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
1.Penulis
Karena dengan tugas ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi si penulis mengenai masalah pengangguran
2.Masyarakat
Masyarakat juga dapat mengetahui penyebab apa saja yang menimbulkan pengangguran serta masyarakat juga dapat bertindak langsung dalam upaya mengatasi masalah pengangguran.
3.Rekan-rekan Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Masalah pengangguran. hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dan dijadikan salah satu bahan masukan ataupun bahan pertimabangan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.
1.5Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai metode observasi dengan membaca, mencatat serta melihat keadaan secara langsung maupun dari pemberitaan media elektronik selain itu penulis juga mendapatkan informasi ini melalui internet.
1.6Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai makalah ini, maka penulisan tugas makalah ini dikelompokan dalam 4 bab, yang dimana tiap-tiap bab membahas mengenai materi sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematikan penulisan
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi mengenai pengertian serta factor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya pengangguran dan Jenis pengangguran
BAB III ANALISA MASALAH DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dibahas mengenai berbagai masalah masalah dalam pengangguran serta pemecahan solusi dalam masalah ini.
BAB IV PENTUP
Penutup ini berisi mengenai Saran serta Kritik dan Daftar pustaka.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian pengangguran
Pengertian penganguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di mana masyarakat tidak bekerja.
Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan dan ini mencangkup mereka yang sedang menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang di ajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup.
2.2 Keadaan Masalah pengangguran
Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Lebih malang lagi, di beberapa Negara miskin bukan saja jumlah pengangguran menjadi bertambah besar, tetapi juga proporsi mereka dari keseluruhan tenaga kerja telah menjadi bertambah tinggi.
kebanyakan investor asing tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia karena biaya ekonominya sangat tinggi akibat masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.3Jenis pengangguran
Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya
Pengangguran Normal atau Friksional yaitu pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari tenaga kerja. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tergolong sebagai penganggur.
Pengangguran Siklikal , misalnya : di Negara-negara produsen bahan mentah pertanian,penurunan ini mungkin di sebabkan kemrosotan harga – harga komoditas. Kemrosotan ini mengakibatkan perusahaan – perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya.
Pengangguran Stuktural, di sebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi . Wujudnya barang baru yang lebih baik,kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari Negara- Negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industry tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa di berhentikan dan menjadi penganggur.
Pengangguran teknologi, di sebabkan oleh penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan pekerjaan manusia.
Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya
Pengangguran Terbuka, Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pada bertambahan tenaga kerja.
Pengangguran Tersembunyi, Pengangguran ini pada umumnya terjadi di sector pertanian atau jasa. Contohnya banyak Negara berkembang terjadi bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya di perlukan supaya dia dapat menjalankan kegiatannya secara efisien. Misalnya pelayan retoran yang lebih banyak dari yang di perlukan.
Pengangguran bermusim, Pengangguran ini terutama terdapat di sector pertanian atau perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet dan nelayan tidak dapat pekerjaan lain maka terpaksa menganggur.
Setengah Menganggur, di sebabkan karena jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau satu hingga empat jam sehari.
2.4 Kebijakan Pemerintah
Beberapa Tujuan Kebijakan Pemerintah
Tujuan Bersifat Ekonomi
1.Menyediakan lowongan pekerjaan dari tahun ke tahun
2.Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
3.Memperbaiki pembagian pendapatan
Tujuan Bersifat social dan politik
1.Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, di dalam suatu rumah tangga harus ada yang mempunyai pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya.
2.Menghindari masalah kejahatan, karena semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi kasus kejahatan.
3.Mewujudkan kestabilan politik, dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi masyarakat sering kali melakukan demontrasi dan mengemukakan kritik atas pemimpin pemerintah dan ini dapat menghambat kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya perkembangan ekonomi yang terlambat berakibat pangangguran memburuk.
2.5 Tindakan Pemerintah
Tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran:
mengurangi pajak
mendorong lebih banyak investasi membari subsidi
-Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
- Memperbaiki pembagian pendapatan
- Menghindari masalah kejahatan
- Menambah keterampilan masyarakat
BAB III
ANALISA PEMECAHAN MASALAH
3.1 Sikap Pemerintah
1. Menangani Lapangan Pekerjaan
Sikap Pemerintah pada saat bertambahnya para penganggur dan juga manusia-manusia yang tidak berpendidikan yang menjadi salah satu penyebabnya.seharusnya pemerintah membuka kursus untuk ketermpilan bagi masyarakat. Salah satunya ada dengan meningkatkan peranan Balai Latihan Kerja (BLK)
2. Keterampilan yang di sediakan
Seperti menjahit, bengkel, tata boga, komputer, dan keterampilan lainnya yang diperlukan oleh hotel, perusahaan motor bahkan instansi pemerintahan daerah setempat.
3 Mutu para lulusan BLK
yaitu memiliki keterampilan yang tidak kalah kualitasnya dengan lulusan perguruan tinggi. Buktinya mantan didikan BLK sudah ada yang diminta oleh hotel-hotel ternama, perusahaan garmen, dan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja. Contohnya, sambungnya, di BLK Jakarta Timur. Dari 60 orang yang menempuh pelatihan kerja di sana, hampir 50 persen diminta beberapa perusahaan untuk menjadi pegawai mereka.
4 Disnakertrans bekerja sama
Cara lainnya, Disnakertrans juga membina kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk mengadakan pelatihan keterampilan. Saat ini, Disnakertrans telah mengadakan pelatihan kerja sama bengkel dengan Perusahaan Toyota Astra. Dari hasil pelatihan tersebut, Toyota Astra akan melihat peserta didik yang dinilai berkualitas baik lalu diajak bergabung untuk bekerja di perusahaannya
3.2 Mengenai Tingkat Penganguran
Terjadi karena Urbanisasi tidak bisa di tekan ini terlihat pada setiap akhir tahun seusai labaran , Jakarta akan menampung masyarakat yang dating dari provinsi lain.Untuk menekan arus urbanisasi, mantan Walikota Jakarta Pusat ini menyatakan perlu kerja sama dengan pemerintah provinsi lain. Dengan azas otonomi daerah, pembangunan di luar Jakarta harus dapat diakselarasikan dengan di ibukota, sehingga tidak ada lagi warga yang berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Karena di daerahnya telah memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih luas dari ibukota.
Ketidak Stabilan angka Pengangguran
Salah satunya disebabkan jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan kerja yang ditawarkan dan penempatan kerja dari pencari kerja yang dianggap memenuhi kriteria yang dipersyaratkan perusahaan-perusahaan.
3.4 Kepedulian Masyarakat
Mengapa kita peduli terhadap angka-angka tersebut?
Pertama, angkayang kurang akurat tidak akan menghasilkan perumusan kebijakan yang tajam danlangkah-langkah penanganan yang saksama.
Kedua, masalah pengangguranberdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik yang pada gilirannya akanmemukul balik kestabilan makro-ekonomi yang telah dicapai dengan susah payah.
3.5 Dampak Negatif dari pengangguran dan Penuntasanya
Seperti:beragamnya tindakan kriminal, anak jalanan, pengemis,
prostitusi, perdagangan anak, aborsi, pengamen dan sebagainya sudah menjadi
patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus kankeryang sulit diberantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkankorban-korban sosial yang tidak ternilai. Menurunnya kualitas sumber daya
manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korbansosial dari penyakit sosial ini sudah sangat merusak sendi-sendi kehidupankemanusiaan yang beradab. Karena itu persoalah pengangguran ini harussecepatnya dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya yang terbaik. Tentunya untuk menghilangkan pengangguran dalam situasi kehidupan ekonomi Bangsa yang sedang morat-marit ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi upaya mengurangi pengangguran bukanlah hal yang mustahil.
Cara yang realistis dalam jangka pendek mengurangi pengangguran adalah memberdayakan sektor informal, padat karya dll disamping strategi jangka panjang seperti pemerataan wilayah pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan desentralisasi. Sector informal dinilai sangat membantu menyerap orang-orang yang menganggur tetapi kreatif dan menjadi peredam di tengah pasar global. Namun bukan berarti sektor formal diabaikan. Jika ternyata sektor informal ternyata dapat menjawabi sebagian dari masalah pengangguran yang dihadapi Bangsa kita, maka sudah waktunya sektor informal ini didukung oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran. Anggaran ini bisa digunakan untuk dijadikan modal pengembangan usaha ekonomis produktif bagi pekerja-pekerja informal.
Keterbatasan mereka di dalam pendidikan sangat mudah dijadikan alat
komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik sosial di tengah masyarakat Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan dan kemelaratan.
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan menjerumuskan sebagaian besar manusia Indonesia ke jurang kemelaratan. Tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan ekonomi ini akan menciptakan masalah-masalah social.
3.6 sebab langsung(direct causes)
Ada beberapa sebab langsung(direct causes) terjadinya
pengangguran besar-besaran di Indonesia yakni:
1) terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja,
2) Kelangkaan Lapangan Kerja,
3) Pemulangan TKI ke Indonesia,
4) Rasionalisasi karyawan dll.
Sebab langsung ini pada saat yang sama menjadi akibat dari sebab-sebab yang lain. PHK disebabkan oleh perusahaan bangkrut. Perusahaan bangkrut disebabkan oleh karena kredit macet/tidak mampu mengangsur pinjaman Bank. Kredit macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa ini sejak tahun 1997. Krisis ekonomi disebabkan oleh krisis moneter(melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS). Krisis moneter disebabkan oleh rusaknya ekonomi Indonesia. Kerusakan ekonomi ini disebabkan oleh adanya mental korup, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menggurita dan sistematik pada semua lembaga negara dan swasta. Budaya KKN ini disebabkan oleh pemerintahan yang kotor(tidak bersih). Masih bisa dicari lagi sebab-sebabnya misalnya dekadensi(kemerosotan moral),
3.7 Sebagai pihak yang Netral
kaum akademisi/intelektual atau LSM harus menciptakan modelmodel
penyadaran ini sebagai cara menjembatani(bridging the gap) keadaan
yang sekarang dengan keadaan yang diinginkan. Usaha mengkomunikasikan
segala hal yang bertujuan agar terbentuk pola pikir, pola sikap dan pola
tindak yang positip dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang baik di
kalangan para penganggur kurang terdidik ini harus dibangun dalam konteks
penghormatan terhadap martabat manusia(human dignity) itu sendiri.
Berbagai cara penyadaran dengan penggunaan audio visual, slide, film,
sangat membantu di dalam prosesnya sehingga tidak menimbulkan
kebosanan. Metode-metode ceramah dan bersifat menggurui harus dihindari
mengingat pesertanya adalah para penganggur yang kehilangan
matamepencaharian. Harus lebih banyak diskusi dan sharing pengalaman
untuk membangkitkan gairah mereka di dalam situasi-situasi sulit
menghadapi kerasnya kehidupan sebagai penganggur. Kondisi menganggur
adalah kondisi dimana segala-galanya hilang dan tercabut dari seseorang,
bukan saja sumber nafkah, tetapi juga recognition(pengakuan) dan harga
diri. Kehilangan jati diri inilah yang membuat orang yang menganggur akan
mengalami stress yang tinggi dan apabila tidak mampu dikendalikan maka
akan menjadi depresi yang mengarah kepada sakit mental atau gila. Karena
pertimbangan itulah maka proses penyadaran ini harus melibatkan banyak
pihak termasuk para psikolog dan psikiater. Bisa saja usaha penyadaran ini
bagi sebagian besar penganggur dirasakan membuang-buang waktu karena
mereka harus mencari kerja untuk bisa menghidupi anak istrinya atau
keluarganya. Untuk mengatasi masalah ini,maka upaya pertama(penyadaran)
diikuti dengan upaya yang kedua yang lebih konkret dan realistis yakni
Pemberdayaan secara ekonomis dan social Penyadaran melalui pembentukan sikap dan mental yang dilakukan pada tahap pertama di atas harus diikuti dengan pemberdayaan tahap kedua yang lebih bersifat ekonomis dan konkret. Kebutuhan para penganggur dan keluarganya dalam jangka pendek adalah kebutuhan akan makan dan minum Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus didahulukan dan menjadi perhatian utama. Karena para penganggur berpendidikan rendah ini sangat banyak maka mereka bisa disalurkan dalam kegiatan-kegiatan padat karya yang bias mendatangkan upah bagi mereka. Bahkan menurut Bambang Widianto, Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas9, lima tahun ke depan negara ini masih harus mengembangkan industri padat pekerja dan sangat tidak mungkin beralih ke teknologi modern karena struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut pendidikan masih didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Tenaga-tenaga para penganggur kurang terdidik ini bisa dimanfaatkan di kegiatan-kegiatan padat karya sehingga mereka bisa mendapatkan kembali harga dirinya yang telah hilang oleh karena terkena pemutusan hubungan kerja atau karena tidak adanya ketrampilan di dalam bekerja. Pada pemberdayaan ekonomi ini
3.8 Upaya Memecahkan masalah Penganguran
Abraham Maslow menyebut 5 kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan hierarkis yaitu :
1 ) kebutuhan akan makan, minum dan pakaian,
2)kebutuhan akan keselamatan,keamanan,
3) kebutuhan akan rasa memiliki atau sosial,
4) kebutuhan akan penhargaan dan
5) kebutuhan akan aktualisasi diri.
Alderfer memformulsikannya menjadi tiga dan disebutnya ERG
1) kebutuhan akan Eksistensi,
2)kebutuhan akan Relatedness(hubungan) dan
3) kebutuhan akan Growth(pertumbuhan) meliputi penghargaan,
aktualisasi diri
Ultimate goal
Masyarakat sejahtera Masyarakat bermartabat Negara kuat
Goal/core objective
Upaya intervensi tdk ada PHK tersedianya TKI dibutuhkan ekspansi usaha
lap.kerja langsung
upaya intervensi Perusahaan pertumbuhan demand thdp TKI efisiensi usaha
tinggi
maju ekon.tinggi tak langsung
kredit lancar aktivitas ekon. lancar TKI pintar,trampil ekonomi membaik
stabilitas moneter bersih dari KKN bersih
clean goverment clean goverment clean goverment
Note : Semua variable bersifat positif
Seperti terlihat pada pohon tujuan di atas, ada sejumlah elemen yang
menjadi faktor penentu ada tidaknya pekerjaan baik yang bersifat langsung maupun
tidak langsung seperti:
1) tersedianya lapangan kerja,
2) dibutuhkannya Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di luar negeri,
3) adanya ekspansi usaha,
4) adanya jaminan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya.
Bab IV
Kesimpulan dan Penutup
Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang
merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena
dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial.
Adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti
pencurian/penodongan/perampokan, pelacuran, jula beli anak, anak jalanan dan
lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Dilihat dari dampaknya yang luas
terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit
sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan beresiko tinggi menghasilkan
korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia,
martabat dan harga diri manusia. Karena itulah maka melalui strategi komunikasi
pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis
mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan/dikurangi.
Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran,
maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat
dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini
berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan
sumber hudup(pekerjaan).
DAFTAR PUSTAKA
1. Conyer Diana, 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta :
Gajah Mada University Press.
2. John Naisbit dan Patricia A. Delapan Jalan Menuju Perubahan.
Gramedia, 1993.
3. Jelamu Ardu Marius. Dilema Pembauran Golongan Minoritas Cina.
Studi Kasus di Kupang NTT. Tesis, Pascasarjana UI, 1999.
4. Harian Kompas, 25 Oktober 2003.
5. Harian Kompas, 10 September 2003
6. Harian Kompas, 27 September 2003.
7. Harian Pos Kupang, 20 Juni 2003.
8. Suarapublika, Novermber 2003.
9. Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999
10. Buku Makro Ekonomi ‘Teori Pengantar’ Edisi ketiga, Sukirno,Sadono Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
11. Buku Ekonomi Pembangunan, Prayitno, Hadi . Penerbit Ghalia Indonesia
12. Dok./ Beritajakarta.com
13. WWW.Google.com
14 Kompas Kamis 5 Februari 2009
Rangkuman bab 11, 12, 13,
Nama : Lilis Dwi Kusumo Wardany
Kelas : 2 DD03
NPM : 30208733
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
Materi BAB 11
A. Pengertian ekonomi pembangunan daerah/Desa.
Pembangunan daerah/desa merupakan proses pembangunan lintas sektorial yang mengikutsertakan bermacam aspek kehidupan. Pembangunan daerah/desa khususnya pembangunan pedesaan merupakan wewenang pengusasa daerah yang didukung oleh aparat dari departemen teknis dan dibantu koordinasinya oleh BAPPEDA
B. Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah
Teori pertumbuhan dan pembangunan Menurut:
1. Mazhab Historis, yaitu Teori pertumbuhan dari Friedrick List, Bruno Hilder Brand, Karl Bucher dan W.W. Rostow
2. Mazhab Analitis, yaitu Teori pertumbuhan klasik yang mencakup teori pertumbuhan dari Adam Smith dan David Ricardo, Thomas Roberd Maltus dan Karl Marx. Teori – teori pertumbuhan neo klasik yang meliputi teori pertumbuhan dari Robert Solow – Crevor Swan, dan dari Edmund Phelps Harrey Johnson-Y.E Meade. Teori –teori pertumbuhan post Keynesian yang meliputi teori pertumbuhan Harrod Domar
3. Teori pertumbuhan Joseph Schumpeter
4. Teoriu pertumbuhan Kuznets
C. Paradigma baru teori pembangunan daaerah
Paradigma baru teori pembangunan daerah yaitu Program regional merupakan program pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan daerah dan untuk menyerasikan seta mempercepat penbangunan daerah.
Di Indonesia terdapat tiga jenis program regional
a. Program Inpres
b. Progaram pengembangan wilayah terpadu swadaya ( PPW-Swadaya )
c. Progaram pengembangan kawasan terpadu (PKT)
D. Perencanaan pembangunan daerah
Didalam perencanaan daerah telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan perencanaan regional bahwa masing-masing daerah merumuskan sasaran-sasaran kebijakan pembangunan tersendiri untuk daerahnya masing-masing. Disini terdapat kecenderungan untuk bercita-cita mencapai selisih kemakmuran lebih kecil. Untuk mencapainya masing-masing daerah diusahakan agar mempunyai sasaran-sasaran pendapatan Dalam hubungan ini sebiknya pilihan sasaran ini didahuli dengan studi mengenai imigrasi spontan daerah. Jika sebagian penduduk dari daerah miskin secara sukarela pindah ke daeerah yang lain makmur,maka masalah pembangunan dengan begitu dapat dikurangi.
E. Tahap perencanaan pembangunan daerah
Tahap perencanaan pembangunan daerah dalam mekanisme penentuan kawasan terpilih dilakukan oleh Pemda Tingkat II . Pemda Tingkat II memilih sejumlah kawasan yang memenuhi kriteria tertentu untuk penerima program pembangunan.. Kemudian diusulkan oleh Pemda Tingkat 1. Setelah Bappeda Tingkat 1 menyusun berdasarkan urutan prioritas tertentu usulan kegiatan ini diajukan kepada tim pengarah program PKT . Deputi bidang regional dan daerah, Bappenas dari Bebnerapa kriteria khusus yang diperlukan di antaranya :
(1) Kriteria pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perancanaan dan pelaksanaan pembangunan
(2) memberikan hasil dalam waktu relativ pendek tetapi tetap mengarah kepada kerangka pembangunan wilayah jangka panjang sesuai dengan pola dasar masing-masing daerah
F. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah
Pemerintah berperan dalam pembangunan daerah diantaranya:
a. Pemerintah memberikan sumber dana yang berasal dari APBN dan dimasukan pada pos penerimaan APBD
b. Pemerintah pusat menentukan program sedangkan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan teknis dan mengelola pelaksanaan serta mempertanggung jawabkan pelasksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat
c. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara koordinatif oleh departemen teknis dan instansi terkait
***
MATERI BAB 12
A. Modal asing dalam pembangunan
Modal asing dalam pembangunan bukanlah sekedar pemberian capital untuk industri dan maksud-maksud tertentu yang sudah bisa ditorerir oleh pihak-pihak yang menerima bantuan. BLN bukanlah bantuan yang hanya menguntungkan negara donor saja tetapi dapat juga menjerat Negara-negara penerima.
1. BLN mempunyai ciri sebagai berikut:
- merupakan aliran modal yang bukan didorong untuk mencari keuntungan
- Dana tersebut diberikan kepada Negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat lunak daripada yang berlaku pada pasaran internasional
2. Tujuan penggunaan BLN
- Meningkatkan investasi
- Menutup Neraca Luar negeri
- Mendorong proyek-proyek pembangunan
B. Motivasi Negara donor
Motivasi Negara donor dalam Aliran modal yang dapat digolongkan sebagai BLN adalah pemberian (grant) dan pinjaman luar negeri (loan). Misalnya dana tersebut diberikan oleh World Bank, CGI, dan sebagainya. BLN tidak lain penolong bagi Negara yang sedang berkembang untuk segera dapat melaksanakan pembangunan ekonominya. Oleh karena itu BLN kecuali yang berupa hibah perlu dan harus dikembalikan beserta bunganya. Dengan demikian harus ada tujuan yang penting dalam menggunakan dana tesebut agar tidak hilang musnah tanpa bekas.
C. Sumber- sumber pembiayaan pembangunan Indonesia
Sumber-sumber pembiayaan pembangun di Indonesia adalah:
1. Tabungan
Tabungan merupakan sumber capital yang strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi suatu Negara. Tabungan pemerintah adalah kelebihan pendapatan Negara setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran rutin,tabungan ini dilaksanakan melalui kebijakan fiskal Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan sektor swasta adalah tabungan perseorangan (Personal saving) maupun tabungan perusahaan (business saving)
2. Pajak
Pajak merupakan sumber terpenting dari pendapatan pemerintah. Tentu saja penarikan pajak kepada masyarakat akan mengakibatkan dampak positif dan negative pada masyarakat. Tapi di Indonesia pajak merupakan salah satu kapital pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.
3. Bantuan Luar negeri
Bantuan asing bukanlah sekedar pemberian capital untuk industri dan maksud-maksud tertentu yang sudah bisa ditorerir oleh pihak-pihak yang menerima bantuan. BLN bukanlah bantuan yang hanya menguntungkan negara donor saja tetapi dapat juga menjerat Negara-negara penerima. Dan di Indonesia bantuan luar negeri merukan salah satu dana untuk melaksanakan program pembangunan
D. Struktur pembiayaan pembangunan
Struktur pembiayaan pembangunan di dasarkan atas:
- Tabungan sukarela masyarakat
- Mempertinggi tabungan pemerintah
- Anggaran belanja deficit sebagai cara pengerahan modal
- Pengaruh Inflasi terhadap pembangunan ekonomi
- Bantuan luar negri
- Pinjaman dan penanaman modal Asing
***
MATERI BAB 13
A. Peranan lingkungan dalam perekonomian
Pembangunan sering kali menjadi semacam ideology of development. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun pengalaman kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang Pembangunan Ekonomi. Pembangunan berlanjut atau Sustainable development merupakan proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Pembangunan yang membawa peningkatan produksi, konsumsi, kapital yang kemudian akan membawa kemajuan teknologi, ternyata memiliki segi negatif: yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, yang mesti dihindari karena akan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Sehingga pendekatan secara ekosistem dalam proses pembangunan merupakan keharusan agar dapat menghindarkan dari segi negatif di atas. Perlu kita ketahui bahwa: memang sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sekaligus melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang.
Dalam penggalian sumber-sumber alam untuk keperluan pembangunan ekonomi, harus diusahakan agar supaya: tidak merusak tata lingkungan manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Demikian besar peranan lingkungan dalam pembangunan ekonomi sehingga dikhawatirkan pembangunan itu sendiri akan mengalami stagnasi, karena sumber daya alam sudah tidak ada lagi yang dapat digali atau karena kondisi sumber daya alamnya sudah demikian buruk, karena menggebunya pembangunan yang dilaksanakan atau karena pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak terpikirkan pelestarian dari sumber daya alam itu sendiri
Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat/affluent society dengan memperhatikan dan memelihara sumber daya alam atau planet bumi agar di kemudian hari tidak terjadi deteriorasi ekologis, soil depletion dan penyusunan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masalahnya bagi negara yang sedang berkembang, seperti negara kita Indonesia adalah bagaimana dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang miskin melalui kegiatan pembangunan ekonomi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:
• Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
• Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
• Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
• Menetapkan pendekatan kewilayahan.
Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :
1. Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.
2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.
5. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.
Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum, oleh sebab itu dalam bagian ini akan dikemukakan hal yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Dengan pesatnya pembangunan nasional ang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa sisi lemah, yang menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penaatan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :
• Regulasi Perda tentang Lingkungan.
• Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
• Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
• Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
• Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
• Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
• Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ternyata juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan.
Dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982.
Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya.Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.
B. Industrialisasi dan pembangunan berkelanjutan
Tahapan-tahapan industrialisasi untuk pembangunan berkelanjutan
1. Tahap non industrialisasi
2. Tahap dalam proses menuju industrilaisasi
3. tahap semi industri
4. tahap industrialisasi penuh
C. Industri dan ekstranalitas dalam pembangunan berkelanjutan
1. Membangun industri yang mendukung dan saling berkaitan dengan sektor pertanian, terutama yang menghasilkan peralatan pertanian dan memproses produk-prosuk pertanian
2. Industri-industri yang dapat menghasilkan peralatan atau menghemat devisa dengan cara memproduksi barang-barang pengganti impor.
3. Industri yang relative lebih banyak yang menggunakan tenaga kerja daripada mesin
4. Industri yang mendorong pembangunan regional
Kelas : 2 DD03
NPM : 30208733
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
Materi BAB 11
A. Pengertian ekonomi pembangunan daerah/Desa.
Pembangunan daerah/desa merupakan proses pembangunan lintas sektorial yang mengikutsertakan bermacam aspek kehidupan. Pembangunan daerah/desa khususnya pembangunan pedesaan merupakan wewenang pengusasa daerah yang didukung oleh aparat dari departemen teknis dan dibantu koordinasinya oleh BAPPEDA
B. Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah
Teori pertumbuhan dan pembangunan Menurut:
1. Mazhab Historis, yaitu Teori pertumbuhan dari Friedrick List, Bruno Hilder Brand, Karl Bucher dan W.W. Rostow
2. Mazhab Analitis, yaitu Teori pertumbuhan klasik yang mencakup teori pertumbuhan dari Adam Smith dan David Ricardo, Thomas Roberd Maltus dan Karl Marx. Teori – teori pertumbuhan neo klasik yang meliputi teori pertumbuhan dari Robert Solow – Crevor Swan, dan dari Edmund Phelps Harrey Johnson-Y.E Meade. Teori –teori pertumbuhan post Keynesian yang meliputi teori pertumbuhan Harrod Domar
3. Teori pertumbuhan Joseph Schumpeter
4. Teoriu pertumbuhan Kuznets
C. Paradigma baru teori pembangunan daaerah
Paradigma baru teori pembangunan daerah yaitu Program regional merupakan program pembangunan yang dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan daerah dan untuk menyerasikan seta mempercepat penbangunan daerah.
Di Indonesia terdapat tiga jenis program regional
a. Program Inpres
b. Progaram pengembangan wilayah terpadu swadaya ( PPW-Swadaya )
c. Progaram pengembangan kawasan terpadu (PKT)
D. Perencanaan pembangunan daerah
Didalam perencanaan daerah telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan perencanaan regional bahwa masing-masing daerah merumuskan sasaran-sasaran kebijakan pembangunan tersendiri untuk daerahnya masing-masing. Disini terdapat kecenderungan untuk bercita-cita mencapai selisih kemakmuran lebih kecil. Untuk mencapainya masing-masing daerah diusahakan agar mempunyai sasaran-sasaran pendapatan Dalam hubungan ini sebiknya pilihan sasaran ini didahuli dengan studi mengenai imigrasi spontan daerah. Jika sebagian penduduk dari daerah miskin secara sukarela pindah ke daeerah yang lain makmur,maka masalah pembangunan dengan begitu dapat dikurangi.
E. Tahap perencanaan pembangunan daerah
Tahap perencanaan pembangunan daerah dalam mekanisme penentuan kawasan terpilih dilakukan oleh Pemda Tingkat II . Pemda Tingkat II memilih sejumlah kawasan yang memenuhi kriteria tertentu untuk penerima program pembangunan.. Kemudian diusulkan oleh Pemda Tingkat 1. Setelah Bappeda Tingkat 1 menyusun berdasarkan urutan prioritas tertentu usulan kegiatan ini diajukan kepada tim pengarah program PKT . Deputi bidang regional dan daerah, Bappenas dari Bebnerapa kriteria khusus yang diperlukan di antaranya :
(1) Kriteria pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perancanaan dan pelaksanaan pembangunan
(2) memberikan hasil dalam waktu relativ pendek tetapi tetap mengarah kepada kerangka pembangunan wilayah jangka panjang sesuai dengan pola dasar masing-masing daerah
F. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah
Pemerintah berperan dalam pembangunan daerah diantaranya:
a. Pemerintah memberikan sumber dana yang berasal dari APBN dan dimasukan pada pos penerimaan APBD
b. Pemerintah pusat menentukan program sedangkan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan teknis dan mengelola pelaksanaan serta mempertanggung jawabkan pelasksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat
c. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara koordinatif oleh departemen teknis dan instansi terkait
***
MATERI BAB 12
A. Modal asing dalam pembangunan
Modal asing dalam pembangunan bukanlah sekedar pemberian capital untuk industri dan maksud-maksud tertentu yang sudah bisa ditorerir oleh pihak-pihak yang menerima bantuan. BLN bukanlah bantuan yang hanya menguntungkan negara donor saja tetapi dapat juga menjerat Negara-negara penerima.
1. BLN mempunyai ciri sebagai berikut:
- merupakan aliran modal yang bukan didorong untuk mencari keuntungan
- Dana tersebut diberikan kepada Negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat lunak daripada yang berlaku pada pasaran internasional
2. Tujuan penggunaan BLN
- Meningkatkan investasi
- Menutup Neraca Luar negeri
- Mendorong proyek-proyek pembangunan
B. Motivasi Negara donor
Motivasi Negara donor dalam Aliran modal yang dapat digolongkan sebagai BLN adalah pemberian (grant) dan pinjaman luar negeri (loan). Misalnya dana tersebut diberikan oleh World Bank, CGI, dan sebagainya. BLN tidak lain penolong bagi Negara yang sedang berkembang untuk segera dapat melaksanakan pembangunan ekonominya. Oleh karena itu BLN kecuali yang berupa hibah perlu dan harus dikembalikan beserta bunganya. Dengan demikian harus ada tujuan yang penting dalam menggunakan dana tesebut agar tidak hilang musnah tanpa bekas.
C. Sumber- sumber pembiayaan pembangunan Indonesia
Sumber-sumber pembiayaan pembangun di Indonesia adalah:
1. Tabungan
Tabungan merupakan sumber capital yang strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi suatu Negara. Tabungan pemerintah adalah kelebihan pendapatan Negara setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran rutin,tabungan ini dilaksanakan melalui kebijakan fiskal Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan sektor swasta adalah tabungan perseorangan (Personal saving) maupun tabungan perusahaan (business saving)
2. Pajak
Pajak merupakan sumber terpenting dari pendapatan pemerintah. Tentu saja penarikan pajak kepada masyarakat akan mengakibatkan dampak positif dan negative pada masyarakat. Tapi di Indonesia pajak merupakan salah satu kapital pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.
3. Bantuan Luar negeri
Bantuan asing bukanlah sekedar pemberian capital untuk industri dan maksud-maksud tertentu yang sudah bisa ditorerir oleh pihak-pihak yang menerima bantuan. BLN bukanlah bantuan yang hanya menguntungkan negara donor saja tetapi dapat juga menjerat Negara-negara penerima. Dan di Indonesia bantuan luar negeri merukan salah satu dana untuk melaksanakan program pembangunan
D. Struktur pembiayaan pembangunan
Struktur pembiayaan pembangunan di dasarkan atas:
- Tabungan sukarela masyarakat
- Mempertinggi tabungan pemerintah
- Anggaran belanja deficit sebagai cara pengerahan modal
- Pengaruh Inflasi terhadap pembangunan ekonomi
- Bantuan luar negri
- Pinjaman dan penanaman modal Asing
***
MATERI BAB 13
A. Peranan lingkungan dalam perekonomian
Pembangunan sering kali menjadi semacam ideology of development. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun pengalaman kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang Pembangunan Ekonomi. Pembangunan berlanjut atau Sustainable development merupakan proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Pembangunan yang membawa peningkatan produksi, konsumsi, kapital yang kemudian akan membawa kemajuan teknologi, ternyata memiliki segi negatif: yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, yang mesti dihindari karena akan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Sehingga pendekatan secara ekosistem dalam proses pembangunan merupakan keharusan agar dapat menghindarkan dari segi negatif di atas. Perlu kita ketahui bahwa: memang sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sekaligus melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang.
Dalam penggalian sumber-sumber alam untuk keperluan pembangunan ekonomi, harus diusahakan agar supaya: tidak merusak tata lingkungan manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Demikian besar peranan lingkungan dalam pembangunan ekonomi sehingga dikhawatirkan pembangunan itu sendiri akan mengalami stagnasi, karena sumber daya alam sudah tidak ada lagi yang dapat digali atau karena kondisi sumber daya alamnya sudah demikian buruk, karena menggebunya pembangunan yang dilaksanakan atau karena pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak terpikirkan pelestarian dari sumber daya alam itu sendiri
Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat/affluent society dengan memperhatikan dan memelihara sumber daya alam atau planet bumi agar di kemudian hari tidak terjadi deteriorasi ekologis, soil depletion dan penyusunan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masalahnya bagi negara yang sedang berkembang, seperti negara kita Indonesia adalah bagaimana dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang miskin melalui kegiatan pembangunan ekonomi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:
• Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
• Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
• Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
• Menetapkan pendekatan kewilayahan.
Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :
1. Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.
2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.
5. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.
Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum, oleh sebab itu dalam bagian ini akan dikemukakan hal yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Dengan pesatnya pembangunan nasional ang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa sisi lemah, yang menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penaatan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :
• Regulasi Perda tentang Lingkungan.
• Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
• Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
• Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
• Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
• Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
• Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ternyata juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan.
Dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982.
Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya.Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.
B. Industrialisasi dan pembangunan berkelanjutan
Tahapan-tahapan industrialisasi untuk pembangunan berkelanjutan
1. Tahap non industrialisasi
2. Tahap dalam proses menuju industrilaisasi
3. tahap semi industri
4. tahap industrialisasi penuh
C. Industri dan ekstranalitas dalam pembangunan berkelanjutan
1. Membangun industri yang mendukung dan saling berkaitan dengan sektor pertanian, terutama yang menghasilkan peralatan pertanian dan memproses produk-prosuk pertanian
2. Industri-industri yang dapat menghasilkan peralatan atau menghemat devisa dengan cara memproduksi barang-barang pengganti impor.
3. Industri yang relative lebih banyak yang menggunakan tenaga kerja daripada mesin
4. Industri yang mendorong pembangunan regional
Langganan:
Postingan (Atom)
